Berita Terbaru Kredit Macet Hari Ini

Judi Online Ancam Ketahanan Nasional, Pakar: Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum

Ukuran keberhasilan tidak semata dilihat dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari transformasi menyeluruh terhadap ekosistem digital nasional.

Suntikan Rp200 Triliun Bisa Picu Kredit Macet jika Dipaksakan

Kebijakan tersebut juga bisa menimbulkan risiko yang cukup besar apabila bank dipaksa memberikan kredit namun permintaan pinjaman sangat rendah.

Skema Burden Sharing BI dan Kemenkeu Berisiko Membuat Property Bubble

Dalam skema burden sharing, biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan ditanggung bersama antara BI dengan Kemenkeu.

Pinjaman Bank Himbara untuk Koperasi Merah Putih Mesti Transparan dan Jelas

Ia mencontohkan, jika Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai penyalur pupuk untuk memutus mata rantai distribusi, mereka dapat meminjam modal kerja dari bank.

Bongkar Dugaan Kredit Macet BPD Kaltim-Kaltara, KPK Diminta Turun Tangan

Ditemukan dugaan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan kredit kepada PT HB senilai Rp 235,8 miliar oleh PT BPD Kaltim-Kaltara.

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Pemberian Kredit ke Sritex

Diketahui, PT Sritex dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024 dan resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.

Kredit Macet di Pinjol Mencapai Rp2,01 Triliun, Didominasi Gen Z-Milenial

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet di industri pinjaman online (pinjol) periode Desember 2024 mencapai Rp2,01 triliun. 

Hapus Kredit Macet UMKM, Ini yang Harus Dilakukan Bank BUMN

Dalam mekanisme penghapustagihan, berlaku beberapa kriteria yaitu nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 juta per debitur.

OJK: PP 47/2024 Solusi bagi UMKM dengan Piutang Macet

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

DPR RI Apresiasi Prabowo yang Menghapus Kredit Macet Petani dan Nelayan

SIKAP Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang kredit macet petani dan nelayan diapresiasi. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa

Asosiasi Sambut Gembira Kebijakan Penghapusan Utang UMKM Petani

Ketua Umum Asosiasi UMKM Hermawati Setyorinny menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang pelaku UMKM di bi­dang pangan. 

Moral Hazard Bayangi Penghapusan Utang UMKM

Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo mewanti-wanti adanya potensi moral hazard atau dampak negatif dari kebijakan hapus tagih kredit UMKM.

Penghapusan Utang Kredit Macet UMKM Maksimal Rp500 Juta 

Presiden Prabowo Subianto setuju untuk menghapus utang kredit macet pelaku UMKM di Bank Himbara. Nominal yang dihapus ialah maksimal Rp500 juta per badan usaha.

Kredit Macet UMKM Capai Rp8,7 T,  Erick Thohir: Aturan Hapus Tagih Utang Tengah Digodok

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan aturan terkait hapus tagih kredit UMKM tengah digodok. Kredit macet UMKM mencapai Rp8,7 triliun di bank-bank BUMN.

Hapus Tagih Dimatangkan, Kredit Macet UMKM Rp8,7 T Bisa Bersih

Hingga saat ini, kredit macet UMKM di bank-bank BUMN mencapai Rp8,7 triliun. Hal ini dijelaskan Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, DPR di Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

37,17 Persen Gen Z dan Milenial Punya Kredit Macet

Angka tersebut perlu menjadi perhatian karena menunjukkan kaum muda lebih rentan terhadap risiko gagal bayar pada pinjaman online.

Paylater Merebak, Pemerintah Diminta Waspadai Kredit Macet

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi kredit macet dari peningkatan penggunaan paylater. Langkah itu perlu dilakukan mengingat daya beli masyarakat yang menurun.

Komisi VI DPR: Pemberian PMN bukan untuk Bayar Hutang Kredit Macet

Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk  membayar hutang atau kredit macet. 

Kredit Macet LPEI Disebabkan tidak Berjalannya Prinsip Tata Kelola yang Baik

Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terjadi lantaran tidak berjalannya prinsip GCG.

Kredit Macet di LPEI, Pengamat: Prioritaskan BUMN Satu Pintu

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada di Kementeriaan Teknis menunjukkan hal yang anomali.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia