Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino menegur Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Harris menjelaskan dalam dua rapat kerja (raker) terakhir bersama Bahlil, Menteri Investasi sesumbar akan banyak investor asing yang memberikan kepastian investasi pembangunan ibu kota baru Indonesia. Namun nyatanya, sampai saat ini pernyataan itu hanya pepesan kosong.
"Pak Menteri dengan keyakinan penuh menyatakan akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investor asing yang merealisasikn investasi di IKN," tegas Harris saat rapat kerja (raker) Komisi VI dengan Menteri Investasi/BKPM, Selasa (11/6).
Baca juga : Target Investasi 2020-2024 Lampaui Lima Tahun Sebelumnya
Dia melanjutkan untuk investor dari dalam negeri yang terlibat pembangunan IKN terbilang masih minim. Bahkan, kata Harris, sejumlah investor domestik tidak melanjutkan proyek setelah proses peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN. Alhasil, sebagian besar investasi yang masuk berasal dari uang negara.
"Investor domestik saja jumlahnya masih sangat terbatas, beberapa groundbreaking berhenti, sehingga investasi yang ada semata-mata menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," terangnya.
Dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai Rp 466 triliun, dialokasikan 20% atau sebesar Rp90,4 triliun dari APBN. Harris mencatat anggaran yang sudah digunakan dari kantong negara mencapai Rp72,8 triliun untuk periode 2022-2024.
Baca juga : Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang
Dengan sisa APBN kurang dari Rp18 triliun, Harris meramalkan pemerintah tidak mampu menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur dasar IKN. Akibatnya, muncul kekhawatiran dari investor asing melanjutkan pembiayaan IKN.
"Kalau tersisa Rp18 triliun, yang ada infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Investor swasta apalagi asing pun akan sulit sekali menaruh dananya di IKN," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil tidak menepis bahwa tahap pertama pembangunan proyek IKN berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi itu tercermin dari komitmen Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang telah melakukan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN.
Baca juga : Kepala OIKN Mundur, Bahlil Pastikan IKN Tetap Diminati Investor
"Tahapan pertama masih dari PMDN. Memang belum ada penanaman modal asing (PMA) yang groundbreaking," imbuhnya.
Bahlil menjanjikan investor asing akan mendanai proyek IKN pada tahapan kedua pembangunan IKN. Pasalnya, pada tahapan pertama pemerintah belum merampungkan pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru.
"Investasinya asing kapan, setelah tanggal 17 Agustus 2024 kita perlihatkan klaster lahan mana yang bisa clear, supaya mereka bisa masuk," pungkasnya. (Z-6)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved