Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara perihal mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Menurutnya, kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Otoritas IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Namun, dua bulan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, pemerintah dan OIKN masih berkutat dengan masalah sengketa lahan di kawasan ibu kota baru itu.
Baca juga : Muncul Isu Kepala Otorita IKN Dipaksa Mengundurkan Diri
"Soa lahan, ketua OIKN itu punya kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah. Ya, dia harus berani ambil risiko nya. Mereka (ketua dan wakil OIKN) sudah punya kewenangan semua, ya lakukan dong," ungkap Luhut di Jakarta, Selasa (4/6).
Persoalan pertanahan dianggap menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha karena ketidakpastian kesediaan lahan. Oleh karena itu, Luhut yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi ketua tim task force (satuan tugas) percepatan investasi di IKN telah memimpin rapat-rapat dengan kementerian/terkait untuk penyelesaian sengketa lahan. Namun, Bambang dan Dhony dianggap gagal mengeksekusi penyelesaian lahan.
"Masalah lahan saya sudah pimpin rapatnya. tinggal eksekusi. Tapi, eksekusinya saja nggak bisa, ya gimana. Saya kesel saja lihatnya itu loh," tukas Luhut.
Baca juga : Groundbreaking Perdana oleh Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Kendati demikian, pergantian Bambang dan Dhony diharapkan tak mengganggu progres pembangunan ibu kota baru, serta kehadiran investor yang telah berkomitmen mengucurkan modalnya untuk IKN.
Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala OIKN.
"Target pembangunan masih oke, kurang sana sini ada lah, tapi secara keseluruhan masih baik. Investasi juga masih oke," pungkas Luhut. (Z-8)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan jalur alternatif penyeberangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung kelancaran mobilisasi orang dan barang.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved