Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM sendiri telah menyumbang sebesar 61% dari pendapatan domestik bruto (PDB) nasional.
"UMKM itu fondasi pendukung utama ekonomi Indonesia. Jadi UMKM itu 61 persen PDB kita itu dari UMKM, hampir 90 persen tenaga kerja itu sektornya UMKM," kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (28/5).
Namun, walaupun telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap PDB nasional, Zulkifli menyebut terkadang UMKM masih mendapatkan kesulitan untuk mendapat dukungan.
Baca juga : Mendag Luncurkan Pameran TEI 2023, Bidik Transaksi Lebih dari US$15,8 Miliar
"Perlu kita sadari dimanapun di seluruh dunia, tidak akan menjadi negara maju negara itu kalau UMKM nya tidak maju. Itu kuncinya. Mau di barat, mau di timur, mau di Tiongkok, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Eropa, kata kuncinya adalah UMKM, tidak bisa konglomerasi. Jadi kalau negara itu akan maju, dia perlu partisipasi luas," jelasnya.
Zulkifli menerangkan bahwa partisipasi luas dari pelaku usaha atau ekonomi yang mana didalamnya terdapat UMKM, hal tersebut menjadi pendorong kemajuan perekonomian negara-negara seperti Tiongkok maupun Jepang.
"Kalau UMKM yang berkembang, maka dia bisa merajai produk-produk dalam negeri, dikuasai oleh produksi-produksi dalam negeri, maka kalau dalam negeri bisa dikuasai, dia bisa menguasai produk-produk yang ada di negara manapun di seantero belahan dunia, itu kata kuncinya. Jadi kalau kita tidak bisa mampu mengembangkan UMKM, maka konsumsi dalam negeri kita nanti akan diserbu oleh barang-barang impor," ungkap Zulkifli.
Apabila barang-barang impor menguasai pasar dalam negeri, sambung dia, maka Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju.
"Karena salah satu kunci untuk negara maju itu Indonesia harus menguasai pasar dunia. Kita bisa menguasai pasar dunia kalau kita punya produktivitas, produktivitas akan dihasilkan kalau UMKM nya berkembang, punya produk-produk yang bagus, punya kualitas produk yang bagus," sebut dia. (Z-3)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Indonesia mempunyai hubungan sejarah yang panjang dengan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Ini Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pintu utama pelabuhan barang impor bergeser ke kawasan timur Indonesia.
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved