Pengangguran Gen Z Tinggi, Pemerintah Diminta Prioritaskan Sektor Padat Karya

WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, meminta pemerintah memberikan prioritas pada sektor padat karya, seperti industri manufaktur, pertanian, garmen, alas kaki, pangan, handicraft, mebel, kuliner, dan UMKM. 

"Manusia hakikatnya makhluk rasional. Tidak ada profesi yang ditinggalkan jika jenis profesi itu menguntungkan, termasuk sektor padat karya. Jadi pemerintah harus fokus ke sektor padat karya agar tak terjadi pengangguran pada gen Z," katanya, Senin, 27 Mei 2024.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk bekerja sebesar 139,85 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,32%, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 69,48%. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa dengan angkatan kerja 147,7 juta jiwa, pengangguran 7,855 juta jiwa, dan bukan angkatan kerja 64,879 juta jiwa. 

Baca juga : Tinjau Industri Sagu-Singkong, Rachmat Gobel Cari Pengganti Beras

Data BPS juga menunjukkan bahwa 9,9 juta penduduk usia 15-25 tahun sedang tidak mengikuti pendidikan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak mengikuti pelatihan alias sedang menganggur. Dari jumlah itu, 5,73 juta orang ialah perempuan dan 4,17 juta laki-laki. Mereka termasuk dalam gen Z atau lahir pada periode 1997-2012. Saat ini sedang marak pemberitaan tentang besarnya gen Z yang menganggur. Untuk itu, Gobel mengajukan solusi untuk menampung gen Z agar memiliki pekerjaan.

Gobel menekankan generasi muda ialah masa depan bangsa. Di saat mereka di usia produktif, seperti usia 15-25 tahun, katanya, harus memiliki pekerjaan. Apalagi saat ini Indonesia sedang dalam fase bonus demografi. "Jika menjadi penggangguran, mereka menjadi beban nasional. Jika mereka terjebak ke dalam narkoba dan kriminalitas, hal itu makin memperparah kondisi nasional. Ini akan menjadi ancaman serius di masa depan. Jangan sampai Indonesia Emas menjadi Indonesia Cemas," katanya.

Gobel meminta agar pemerintah memiliki perhatian serius dalam pengelolaan sektor-sektor tersebut. "Ini bukan hanya menyangkut penyerapan tenaga kerja yang besar, pengentasan kemiskinan, dan menyejahterakan masyarakat. Namun juga ada values, nilai-nilai, yang bersifat strategis, seperti berkontribusi terhadap persoalan ancaman krisis pangan, membangun daya cipta dan daya kreasi, serta soal masa depan bangsa dan negara. Misalnya sektor pertanian, kan adanya di desa-desa dan gen Z merupakan generasi emas, masalah ini sudah menyangkut ketahanan nasional dan masa depan NKRI. Ini menyangkut eksistensi Indonesia di masa depan yang bercita-cita pada 2045 menjadikan negeri kita sebagai Indonesia Emas," katanya.

Baca juga : Gobel: Pemerintah Harus Lebih Fokus Lindungi Industri Kain Nasional

Namun pada sisi lain, kata Gobel, pemerintah justru bertindak sebaliknya. Pertama, pemerintah baru saja mengubah aturan impor bidang manufaktur seperti industri elektronika dan garmen dengan melonggarkan aturan impor yang menghilangkan syarat pertimbangan teknis. "Padahal produk-produk tersebut sudah bisa dibuat di dalam negeri. Ini tentu saja merugikan industri dalam negeri serta membuat investor asing dan dalam negeri tak tertarik berinvestasi di Indonesia. Selain itu bisa membuat industri manufaktur gulung tikar dan masyarakat kehilangan pekerjaan. Silakan di-browsing di internet sudah berapa banyak industri yang gulung tikar akibat pemerintah lebih berpihak ke industri negara lain," katanya.

Kedua, pemerintah tak memberikan perhatian serius di sektor pertanian, kelautan, dan industri pangan. Hal ini dibuktikan dengan banjirnya impor pertanian, termasuk impor beras, singkong, dan buah-buahan. Selain itu, banyak kapal asing yang mengeruk ikan di laut Indonesia. Indonesia juga banyak mengimpor olahan pangan. 

"Para petani kita dibiarkan bertarung sendiri. Tak ada perlindungan. Tak dibuatkan ekosistem yang berkelanjutan. Contoh sederhana, di saat climate change dan El-Nino, buat nonpetani paling hanya mengeluh panas dan naiknya harga. Namun buat petani itu berarti gagal panen dan tanaman menjadi puso. Siapa yang menanggung kerugiannya? Tak ada perlindungan, tak ada insentif khusus, dan tak ada ganti rugi. Pertanian itu bukan hanya pupuk, bibit, alat pertanian, dan penyuluhan, tetapi juga irigasi, permodalan, penjaminan, kepastian pembelian, dan kepastian harga. Ini butuh ekosistem yang melibatkan banyak kementerian. Sudah saatnya Indonesia memberikan perhatian yang lebih maksimal," katanya.

Baca juga : Pusat Pasar Kerja-Kedubes Jepang-JICA Gelar Job Fair Virtual 2024

Gobel bercerita tentang hasil kunjungannya ke pabrik tepung singkong dan tepung sagu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selain Indonesia masih impor tepung singkong dari Thailand, katanya, harga tepung singkong Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan Thailand. "Mengapa bisa begitu? Karena Thailand sudah lama menyiapkan ekonomi singkong ini dengan membangun ekosistemnya," katanya.

Berdasarkan uji coba di Gorontalo, kata Gobel, pertanian singkong bisa memberikan keuntungan yang besar bagi petani. Jika umumnya per batang singkong hanya menghasilkan 2-8 kg, katanya, dalam uji coba di Gorontalo bisa menghasilkan 20-30 kg per batang. Demikian pula saat uji coba pertanian jagung dan padi yang hasilnya bisa dua kali lipat lebih. 

"Namun itu butuh pendampingan dan intensifikasi dalam pengolahan. Lalu setelah panennya berlimpah juga harus ada kepastian pembelian dengan harga yang baik yang harus terintegrasi dengan industri pengolahan pangan. Karena itu soal pertanian bukan hanya urusan Kementerian Pertanian," katanya.

Berdasarkan yang telah dilakukannya, Gobel mengatakan bahwa profesi pertanian sebetulnya menjadi profesi yang sangat menguntungkan. "Apalagi pertanian hortikultura. Ini lebih menguntungkan lagi. Ini pasti akan membuat gen Z tertarik untuk masuk sektor pertanian dan pangan. Sektor pertanian itu luas dan menyerap tenaga kerja yang besar," katanya.

Gobel juga meminta pemerintah untuk lebih giat memperkuat pendidikan keterampilan dan balai latihan kerja. "Di masa depan, arus migrasi antarnegara makin tak terelakkan, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar seperti sopir dan lain-lain. Jangan sampai nanti diisi tenaga kerja asing juga," katanya. (RO/Z-2)