Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
"Sampai dengan 30 April 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis kepada 35 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), surat perintah kepada 3 PUJK, dan sanksi denda kepada 10 PUJK," demikian petikan dokumen Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang dikutip pada Selasa (21/5).
Adapun per 30 April 2024, otoritas mencatat sebanyak 67 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 205 pengaduan. Sementara pada periode 1 Januari hingga 30 April 2024, OJK telah menerima 127.220 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 9.101 pengaduan.
Baca juga : Pinjaman Pribadi Marak di Jawa Barat, OJK: Mirip Praktek Rentenir
Dari total pengaduan tersebut, 3.262 di antaranya berasal dari sektor perbankan, 1.952 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, dan 423 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya layanan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank (IKNB) lain.
Sedangkan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah memberikan edukasi keuangan melalui 655 kegiatan yang diikuti 682.645 peserta. Lalu forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 516 TPAKD provinsi, kabupaten, kabupaten/kota.
Kemudian pemanfaatan aplikasi Sikapi Uangmu yang telah menayangkan 140 konten dengan 537.312 viewers. Sikapi Uangmu merupakan aplikasi mobile yang dibangun sebagai media penyimpanan informasi dan edukasi keuangan. Lalu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) dengan 55.807 akses modul dan 43.265 kelulusan modul. (Z-2)
Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 951 pinjol ilegal dan 2 investasi bodong selama Januari-Maret 2026. Simak modus terbaru dan total dana yang diselamatkan.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
DPR RI resmi menetapkan 5 Anggota Dewan Komisioner OJK terbaru dalam Rapat Paripurna. Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua DK OJK periode 2026.
OJK resmi terbitkan POJK 41/2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan Asing (KPPVL). Simak aturan main, fungsi, dan larangan bagi lembaga jasa keuangan luar negeri.
Survei OJK (SBPO) Triwulan I 2026 menunjukkan perbankan nasional tetap optimistis meski ada tekanan geopolitik global, pelemahan rupiah, dan kenaikan inflasi.
OJK geledah kantor PT MASI di SCBD terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Manipulasi saham BEBS melonjak 7.150% dan penyimpangan dana IPO jadi fokus utama.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 platform pinjaman daring (pindar) memicu perdebatan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan putusan terhadap 97 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha.
OJK mencatat utang pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026. Simak data lengkap TWP90, pembiayaan gadai, hingga dampak konflik global.
KPPU memutuskan 97 pelaku usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ata fintech P2P lending atau biasa dikenal dengan pinjaman online atau pinjol.
Pendanaan produktif pindar mendorong kenaikan rata-rata omzet bulanan UMKM hingga 121% serta meningkatkan keuntungan bersih sekitar 155%.
Strategi pemulihan harus berfokus pada stabilisasi arus keuangan, bukan sekadar menunda kewajiban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved