Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ACAP kali dikritik masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) melakukan pembenahan layanan kepabeanan dan cukai. Ia mengaku mendapat berbagai laporan penanganan Bea Cukai yang meresahkan masyarakat.
"Arahan saya jelas, saya minta Bea Cukai terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian/lembaga," ujarnya dikutip dari akun Instagram resmi Menkeu @smindrawati, Minggu (28/4),
Laporan yang meresahkan itu antara lain mengenai pengiriman sepatu dengan action figure (robotic). Dalam dua kasus ini, ditemukan indikasi harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing). Petugas Bea Cukai, ungkap Menkeu, mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya.
Baca juga : Kinerja Baik APBN Masih Terus Berlanjut
"Namun, masalah ini sudah selesai karena bea masuk dan pajaknya telah dilakukan pembayaran, sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang," jelas Sri Mulyani.
Kemudian, masalah lainnya mengenai pengiriman barang untuk pembelajaran siswa tunanetra untuk SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Barang impor itu berupa keyboard sebanyak 20 buah dan sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada 18 Desember 2022.
Namun, sambung Sri Mulyani, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD). Belakangan di media sosial X baru diketahui bahwa ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
"Sehingga, Bea Cukai akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait," tutur Menkeu.
Atas sederet masalah pelayanan bea cukai yang kerap menjadi pergunjingan netizen, Sri Mulyani mendorong DJBC untuk memberikan layanan sesuai mandat undang-undang yakni sebagai border protection atau perlindungan pabean, mengoptimalkan revenue collector atau sebagai penerimaan negara dalam bentuk bea masuk bea keluar.
Lalu, sebagai trade facilitator atau menyediakan fasilitas-fasilitas guna menunjang industri dalam negeri dan industrial, serta sebagai assistance industrial atau melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari luar negeri.
Selain itu, Sri Mulyani juga meminta Bea Cukai untuk bekerja sama dengan para stakeholders terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat. (Z-3)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024 mengalami defisit Rp77,3 triliun atau setara 0,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Starmer pada Jumat (5/7) menunjuk Rachel Reeves sebagai menteri keuangan, wanita pertama yang memegang jabatan tersebut dalam sejarah Inggris
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul) tengah berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih Prabowo Subianto
Saat ini, investasi domestik masih cukup terbatas, berbanding terbalik dengan FDI yang cukup tinggi. Akan lebih baik, kata dia, jika keduanya dipacu dan memiliki pertumbuhan yang tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved