Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memastikan akan berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi di level yang tinggi. Pada 2025, misalnya, angka ekonomi nasional ditargetkan tumbuh hingga 5,6%.
"Sasaran pertumbuhan ekonomi di 2025 diset di angka 5,3% sampai 5,6%. Itu yang harus dikawal bersama-sama," ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (24/4).
Pengawalan untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut, kata dia, mesti dikawal oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lain. Angka pertumbuhan yang ditargetkan hingga 5,6% itu juga sejalan dengan visi besar Indonesia menjadi negara maju di 2045.
Baca juga : Bappenas: Dunia Meyakini Ekonomi Indonesia Kuat di Tahun Ini
Itu juga ditujukan untuk mendukung sasaran pembangunan yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2025. "Indonesia itu harus tumbuh lebih cepat di 2025. Karena 2025 itu pintu gerbang pertama untuk Indonesia menuju Indonesia emas," jelas Amalia.
Karenanya, lanjut dia, pemerintah akan terus berupaya menjaga perekonomian domestik di tengah tekanan geopolitik yang saat ini terjadi. Dia juga mengatakan RKP tahun depan yang disusun saat ini telah menyesuaikan dengan beragam program yang diusung oleh pemerintahan terpilih. "Kita sudah mulai melakukan adjustment," kata Amalia.
Dia juga memastikan RKP 2025 akan disusun seirama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun RPJPN telah disampaikan melalui Surat Presiden kepada DPR.
Sementara RPJMN tengah disiapkan dan difinalisasi oleh pemerintahan saat ini. "RPJMN secara sejalan sedang kita siapkan juga untuk 5 tahun ke depan dan RKP mengacu ke RPJPN dan RPJMN," kata Amalia.
"Itu yang Bappenas terus kawal, sehingga di setiap tahun kita akan mengawal pelaksanaannya dari RPJPN, baik 5 tahunan maupun tiap tahun. Secara substansi Bappenas kawal itu dari panjang, menengah, pendek," pungkas dia. (Z-2)
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan bersama dengan para pimpinan perusahaan-perusahaan besar yang bernaung di bawah Kadin Paris.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Setiap anak berhak tumbuh dengan kebahagiaan dan mencapai perkembangan yang optimal. Dalam proses ini, peran utama orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak dengan tepat.
Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf RI, Restog Krisna Kisuma mengatakan F8 dapat memacu ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (22/7) ditutup melemah di tengah pasar tunggu kabinet tim ekonomi pemerintahan baru.
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved