Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI didesak segera menyentil pemerintah imbas beras langka. Jangan sampai harga semakin meroket hingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pangan.
"Mengingat pentingnya beras sebagai komoditas pokok, situasi ini memerlukan tindakan cepat dan korektif dari DPR dan masyarakat sipil," kata Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Achmad mengatakan DPR perlu mengevaluasi dan merevisi kebijakan pemerintah. Kemudian memeriksa ulang kebijakan penggunaan cadangan beras pemerintah untuk bantuan sosial.
Baca juga : Bapanas: Penyaluran Bansos Beras akan Dimulai Pekan Depan
"DPR dan masyarakat sipil perlu juga menuntut transparansi dan akuntabilitas tata kelola cadangan beras oleh Badan Pangan Nasional," ujar Direktur Narasi Institute itu.
Achmad menilai langkah itu mendesak untuk dilakukan sesegera mungkin. Sebab, pembiaran kelangkaan beras bakal membebani masyarakat.
"Tidak hanya secara ekonomi tapi juga mengancam ketahanan pangan nasional," papar dia. (Z-6)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Ketegangan geopolitik global yang dipicu konflik di Timur Tengah terus mempertebal kekhawatiran dunia terhadap stabilitas pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton.
Naiknya CBP menjadi 4 juta ton karena produksi di tahun depan diperkirakan meningkat ketimbang tahun ini.
MENTERI Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman meminta agar persoalan stok beras cadangan pemerintah yang mengalami penurunan mutu dan rusak dilihat secara proporsional
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mempertanyakan tingginya harga beras di pasaran. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah yakni mencapai 3,9 - 4 juta ton.
Ombudsman RI menduga adanya maladministrasi dalam tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved