Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT diminta tak tak hanya menilai kebijakan utang pemerintah berdasarkan nominal. Aspek portofolio risiko pengadaan utang dinilai menjadi hal yang utama dan penting untuk diperhatikan.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa (2/1).
"Jadi jangan lihat hanya dari nominal, ekonomi kita terus tumbuh, PDB makin besar. Jadi kiranya tidak dilihat dari nominal, tapi dilihat dari indikator portofolio utang pemerintah yang semain baik dari waktu ke waktu," ujarnya.
Baca juga: Penambahan Utang Perlu Diwaspadai
Per akhir November 2023, nominal utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun. Secara nominal, besaran utang pemerintah terus merangkak naik. Namun berdasarkan rasio terhadap PDB, utang pengambil kebijakan mengalami penyusutan, utamanya selepas pandemi covid-19.
Hingga akhir bulan 11 di 2023, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di level 38,11%. Itu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 39,7% terhadap PDB dan jauh lebih rendah dari titik tertinggi rasio utang pemerintah di angka 40,7% pada saat krisis akibat pandemi covid-19.
Baca juga: Hingga 21 Desember 2023, Belanja Negara Terealisasi 88,3 Persen
Aspek lain yang patut dipertimbangkan dalam melihat kebijakan utang, kata Suminto, ialah risiko dari sisi nilai tukar. Saat ini proporsi utang pemerintah berdenominasi valuta asing kian menurun. Per akhir November 2023, porsi utang dalam bentuk valas ada di level 27,5%, lebih rendah dari sebelum pandemi di angka 37,9% dari total utang.
Selain itu, pengadaan utang yang dilakukan pemerintah memiliki tenor yang terbilang panjang. Secara rerata, jatuh tempo utang pemerintah ialah 8,1 tahun. "Dari sisi refinancing risk atau rerata tenor cukup panjang, sekitar 8,1 tahun," kata Suminto.
Kemudian sekitar 82% utang pemerintah memiliki tingkat kupon tetap atau fixed rate. Itu menyebabkan utang yang dimiliki pemerintah relatif aman dan tak terpengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan suku bunga acuan di pasar.
"Kalau kita lihat indikator solvabilitas, kita juga melihat dari sisi rasio utang terhadap penerimaan negara, dari sisi utang terhadap penerimaan negara masih dalam rasio aman dan terjaga dengan baik. Dari sisi likuiditas terus kita jaga. Misal, current budget balance, pendapatan dan belanja rutin, dari sisi itu likuiditas kita baik," terang Suminto. (Mir/Z-7)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono bakal dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada Kamis (18/7) sore ini.
Ketimbang repot membentuk bernama Badan Penerimaan Negara yang memakan waktu dan urusan administrasi, pemerintahan didorong mengoptimalisasi pemanfaatan Single Identity Number (SIN).
PEMISAHAN Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu instansi tersendiri dinilai perlu untuk dilakukan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved