Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan tahun depan pihaknya akan melakukan penambahan kuota jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu atau JBT minyak solar hingga dua juta kilo liter (KL) menjadi 19 juta kilo liter (KL).
Ia menerangkan peningkatan konsumsi itu sebagai antisipasi lonjakan permintaan BBM karena aktivitas tahun politik di 2024. Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan alokasi kuota JBT minyak solar sebesar 17 juta KL di 2023.
"Kita sudah antisipasi untuk tahun politik. Di 2024, kuota JBT minyak solar sebesar 19 juta KL. Ada dua juta KL lebih banyak di 2024. Jadi, kuota yang sudah ditetapkan lebih banyak," ungkap Erika saat konferensi pers di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/12).
Baca juga : ESDM Minta Pertamina Jaga Kuota Solar Supaya Tak Langka
Ia menyebut lonjakan konsumsi BBM subsidi sudah terlihat pasca pandemi dengan menggeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat. BPH Migas mencatat hingga Kamis, 28 Desember 2023, penyaluran JBT minyak solar sebesar 17,46 juta KL atau secara persentase mencapai 102,69% dari total kuota 17 juta KL yang ditetapkan.
Baca juga : Tahun Politik, Pemerintah tidak akan Naikkan Harga Pertalite-Solar
"Ini kenapa bisa lebih (penyaluran kuota), karena geliat ekonomi kita tumbuh. Kegiatan masyarakat otomatis juga bertambah," ujar Erika.
Untuk di 2024, BPH Migas berupaya agar penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran kepada penerima yang telah mendaftar melalui kode QR melalui My Pertamina.
Kepala BPH Migas menambahkan pihaknya bersama aparat akan meningkatkan pengawasan kepada badan usaha, termasuk penyalur untuk mencegah terjadinya kecurangan penyaluran BBM subsidi.
"Penambahan ini bukan berarti akan dihabiskan semua. Kita terus meningkatan pengawasan. Dengan adanya pengendalian di lapangan, pertumbuhan (konsumsi BBM solar) tidak terlalu tinggi," pungkas Erika. (Z-8)
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
MENGHADAPI libur panjang Idul Adha 1445 Hijriyah, PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan ketersediaan biosolar di Yogyakarta.
Program mandatori penerapan campuran biodiesel 40% dengan minyak solar atau B40 diramalkan dapat menghemat devisa negara.
PENGGEREBEKAN gudang solar bersubsidi curian di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pada Rabu (24/4) malam, tidak melibatkan personel polisi.
Keberhasilan penurunan emisi terbesar bersumber dari pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel, terutama penyaluran Biosolar B35.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved