Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak berencana menaikkan pajak secara umum. Sebaliknya, ia ingin adanya efisiensi dari sumber penerimaan pajak.
"Kami enggak ada rencana untuk naikkan pajak kepada masyarakat indonesia secara umum, tidak ada rencana menaikkan pajak. Jangan sampai ini perubahan 'oh mau naikin pajak', loh justru kita ingin lebih efisien," kata Anies di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
Anies mengatakan hal itu merespons gagasan soal rencana memberikan pajak kepada 100 orang terkaya. Hal ini sempat diutarakan cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gencarkan Pengenalan Program Anies-Muhaimin
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan Cak Imin ingin publik melihat adanya ketimpangan dan pengenaan pajak harus berkeadilan. Bahkan, untuk 100 orang terkaya.
"Sebuah gambaran ketimpangan, rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengkecilkan yang besar," ujar Anies.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gaet Satu Tetangga
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan manfaat pajak harus dirasakan oleh semua masyarakat. Di sisi lain, para taipan diuntungkan memperoleh kekayaannya karena adanya privilege dari negara.
"Hampir semua yang di puncak mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan negara. Apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada satu dua yang memamg lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar mendapatkan dari negara, nah faedahnya harus bisa dirasakan orang banyak," jelas Anies. (Z-3)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Sahabat Ganjar bersama para ulama dan santri hadir dalam acara yang bertajuk "Senandung Sholawat dan Lantunan Doa Santri untuk Negeri".
Khalid Zabidi mengatakan pasangan Airlangga Hartarto Anies Baswedan dinilai sebagai pasangan serasi capres dan cawapres pada Pilpres 2024.
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved