Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, tekankan pentingnya hilirisasi sawit di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor industri pertanian termasuk perkebunan. Hal tersebut ia sampaikan usai hadir pada Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Petani Kepala Sawit PIR (Aspekpir Indonesia) sekaligus Focus Group Discussion Percepatan PSR, Sapras dan Tumpang Sari.
“Kita harus dorong hilirisasi, karena dengan hilirisasi kita bisa mendapatkan added value, kita ini negara besar, sawit kita terbesar dunia, apalagi kalau kita bersinergi dengan negara-negara lain,” ungkap Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.
Baca juga: Pembentukan Sub Holding PalmCo Seimbangkan Kebutuhan Sawit Dalam Negeri
Berdasarkan data United States Departement of Agriculture (USDA), Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi CPO mencapai 45,5 juta metrik ton (MT) pada periode 2022/2023. Sebagai produsen sawit terbesar, Mentan Amran menyebut seharusnya Indonesia mampu menentukan harga sawit dunia.
“Harusnya kita yang menentukan harga, karena kita produsennya” tambah Mentan Amran.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara perkelanjutan.
Baca juga: Aparat dan Pemda Harus Tegas Hadapi Aksi Penjarahan Sawit
“Jika program kita dilanjutkan, negara ini sudah ekspor, pasti sudah swasembada, Indonesia itu kaya akan gagasan, jadi yang diperlukan itu gagasan, action, konsisten, kemudian menjadi karakter,” beber Mentan Amran.
Dihadapan Dewan Pengurus Pusat (Aspekpir Indonesia), Ia berpesan agar asosiasi di bidang kelapa sawit ini dapat saling bersatu, dan maju bersama membangun kemajuan sawit di Indonesia. “Kami ingin mempersatukan ini, harus bisa, pertama tampil jadi teladan, tampil lebih baik, sehingga kita bisa bertahan, pasti bisa,” ungkapnya. (RO/S-3)
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved