Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ekonom senior Chatib Basri menilai penting bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan energi hijau. Menurutnya, itu dapat mendorong kemajuan ekonomi secara menyeluruh di masa mendatang.
Salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk mengembangkan ekonomi hijau ialah melalui skema pajak. Pemerintah dapat mengenakan disinsentif pajak terhadap perusahaan atau industri yang menghasilkan, atau menggunakan energi kotor.
"Ada ruang bagi pemerintah untuk menerapkan Pigouvian Tax, mengurangi insentif, mengutip, atau bahkan menghilangkan insentif terhadap usaha yang menghasilkan energi kotor," ujar Chatib dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Climate Action for Development oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu (13/12).
Baca juga: PLN Gandeng Perusahaan Arab Saudi untuk Bangun 2 PLTS Terapung
Pigouvian Tax merupakan pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan oleh negara karena adanya efek negatif dari aktivitas perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut tidak hanya terkait dengan hasil proses produksi, melainkan efek dari produk itu sendiri.
Penerapan Pigouvian Tax itu dinilai dapat menjadi pemantik bagi dunia usaha untuk menerapkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Melalui skema itu pula dia meyakini aktivitas produksi di Tanah Air dapat berkelanjutan.
Sementara dari sisi belanja, lanjut Chatib, pemerintah harus berani dengan segera mengurangi subsidi terhadap energi fosil. Alih-alih menyubsidi energi tidak ramah lingkungan, alokasi subsidi itu dapat diletakkan pada energi hijau.
Baca juga: Peta Jalan Energi Hijau Kilang Cilacap Menuju Target Nol Emisi 2060
Penghapusan subsidi bahan bakar fosil juga dinilai bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Sebab, kata Chatib, secara tidak langsung itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pencapaian penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
"Jika pemerintah terus menyubsidi bahan bakar fosil sebesar 40 sen per dolar, akan sangat sulit untuk mengharapkan investasi masuk ke energi terbarukan. Jika kita ingin melakukan investasi ramah lingkungan, pemerintah harus mengurangi subsidi bahan bakar," kata mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu. (Z-11)
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
Pertamina NRE menargetkan kapasitas terpasang pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih mencapai 6 GW pada 2029.
Menurut Prof Emil Salim, memanfaatan energi bersih berbasis sumber daya alam setempat sangat penting.
PLN mengoperasikan PLTS Tanamalala dengan kapasitas 176 kWp yang terletak di Pulau Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepualuan Selayar, Sulawesi Selatan.
Strategi penyebaran unit motor listrik menyeluruh dilakukan dengan memperkuat jalur distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Peran penting dalam pembangunan infrastruktur riset energi bersih dan berkelanjutan ini membuktikan Pertamina leading di bidang energi bersih.
PLN EPI tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa pada rasio tertentu
Menteri ESDM Arifin Tasrif meluncurkan soft energize (pemberian tegangan listrik) ke smelter PT Ceria yang bersumber dari layanan energi baru terbarukan (EBT)
Norwegia berhasil mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan hampir mencapai 100% energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.
NEGARA anggota ASEAN dinilai perlu untuk mulai merencanakan berpindah dari energi fosil, khususnya batu bara.
REC adalah sertifikat energi hijau atau sertifikat energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mengklaim konsumsi listrik dari sumber EBT.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved