Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) yang memiliki setumpuk masalah pada sarana kereta.
Masalah itu antara lain soal kepingan roda pada rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek yang cepat aus. Sebanyak 18 trainset masuk bengkel untuk dilakukan pembubutan roda yang aus, sehingga berdampak pada berkurangnya kereta yang dapat dioperasikan. Waktu tunggu kereta LRT Jabodebek pun semakin lama menjadi satu jam di luar jam sibuk.
Masalah lain yang disinggung Suryadi ialah adanya tudingan pelanggaran peraturan teknis terkait dengan standar lebar rel yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
Baca juga : LRT Jabodebek Bermasalah, DPR Kritik Pedas Kereta Buatan Inka
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan jika lebar teknis rel di lengkungan tidak sesuai dengan lebar lengkung yang diatur oleh Permenhub No.60/2012 itu, maka sisi roda bagian luar dan dalam akan mudah terkikis.
Baca juga : LRT Fase 1B Diharapkan Tekan Kemacetan Hingga Polusi
Kemudian, dari laporan yang dihimpun Suryadi, ditemukan adanya masalah serbuk besi di beberapa titik pada rel LRT Jabodebek yang diduga memicu korsleting pada sejumlah komponen wesel atau percabangan rel.
"Melihat masalah-masalah yang sampai sekarang tidak diupayakan pencarian penyebabnya, kami meminta agar LRT Jabodebek segera diaudit BPK," tegas Suryadi dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (18/11)
Menurutnya, audit tersebut juga harus dilakukan bersama para ahli perkeretaapian seperti dari akademisi dan profesional. Selama proses audit dan penanganan solusi kereta, Suryadi mengusulkan adanya penghentian sementara operasional LRT Jabodebek.
"Ini diperlukan agar keamanan dan keselamatan warga pengguna terjamin. Kementerian Perhubungan harus memperhatikan penyebab masalah aus roda dan rel LRT Jabodebek, bukan hanya menangani pembubutan roda saja," pungkasnya.
Dalam keterangan terpisah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah fokus pada perbaikan sarana LRT Jabodebek yang bermasalah. Menggandeng konsultan asing dari Prancis, Systra, DJKA Kemenhub sedang menelusuri kendala yang dialami moda transportasi itu.
"Kami ingin fokus kepada solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga pemenuhan headway atau waktu tunggu kereta menjadi 7,5 menit dapat segera terwujud," tutur Risal dalam siaran pers.
Saat ini, lanjutnya, proses pembubutan roda masih berlangsung dan diharapkan dapat segera tuntas. Terlebih, menurut Risal, pihak operator telah melakukan pengadaan mesin bubut tambahan sehingga dapat mempercepat proses perbaikan roda.
Selain melakukan pembubutan roda, Kemenhub bersama operator LRT Jabodebek tengah memperhalus profil permukaan rel dan memberikan pelumas oli lubricant pada rel LRT Jabodebek.
“Alhamdulillah pasca dilakukan grinding (mengasah permukaan roda) dan pelumasan ini, sudah tidak ditemukan aus pada roda, sehingga trainset yang beroperasi saat ini dalam kondisi aman dan tidak perlu dilakukan penggantian," klaim Risal.
DJKA Kemenhub, ungkapnya, akan terus mengupayakan penambahan trainset LRT Jabodebek untuk mengakomodasi permintaan penumpang agar dapat terlayani dengan baik. (Z-8)
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Wibowo mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian titik perhentian bus.
PEMPROV DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024.
Penerapan tarif normal LRT Jabodetabek ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.
Pembangunan berbagai sarana transportasi terus berlanjut, salah satunya Light Rail Transit (LRT) Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, mengungkapkan upaya mereka untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta Fase 1B.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved