Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan terus mendorong peranan perempuan untuk memajukan perekonomian nasional. Menurutnya, perempuan dapat berkontribusi besar pada tiap sektor ekonomi dalam negeri.
Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10). Airlangga menekankan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kontribusi dari seluruh aktor ekonomi.
“Salah satu yang perlu didorong adalah bagaimana kaum perempuan ini menjadi aktor untuk mendorong dan menopang kemajuan ekonomi. Jadi kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah tentu akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers.
Baca juga : Kemenkeu: Sektor Eksternal Indonesia Masih Kuat
Dari sisi pangan, kata Airlangga, salah satu yang paling penting untuk didorong yakni gerakan memerangi food waste.
"Ini real. Bagaimana food waste itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa membuatnya efisien. Karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan pangan," tuturnya.
Baca juga : Terus Tingkatkan Peran UMKM dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Sementara mengenai akses terhadap layanan keuangan formal, pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan.
Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8% pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1% pada tahun 2022.
Namun, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat dimana saat ini baru mencapai 49,68%. Hal ini menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.
Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal.
"Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat," kata Airlangga.
Selain itu, SNKI juga bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau, untuk mendukung aktivitas produktif perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian.
Hal itu menurut Airlangga sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang kelima yakni Kesetaraan Gender. Karenanya, pemerintah berkomitmen menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.
Upaya untuk memberikan kesempatan dan mendorong perempuan agar dapat terus berkembang salah satunya melalui peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti fasilitas pembiayaan, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat dan Program Kartu Prakerja.
"Perempuan Indonesia Maju harus menjadi akselerator, fasilitator, dan agregator daripada Kredit Usaha Rakyat. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat terus berkarya untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh, dan itu karena perempuan Indonesia," pungkas Airlangga. (Z-5)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved