Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Tata Kota Universitas Tri Sakti, Nirwono Yoga mengatakan kebijakan Menteri Perindustrian yang menerbitkan aturan satu KTP mendapatkan insentif pembelian motor listrik merupakan ketidakseriusan pemerintah terhadap pembangunan transportasi publik di kota-kota besar.
“Yang artinya pemerintah justru memanjakan pemilik kendaran pribadi untuk menambah, bukan mengganti atau menukar kendaraan pribadinya,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (29/8).
Ia mengatakan seharusnya pemerintah memberikan subsidi lebih besar untuk percepatan pembangunan transportasi umum seluruh kota Jabodetabek dan kota-kota besar di Indonesia.
Baca juga : Anies Nilai Kendaraan Listrik Efisien di Transportasi Umum
“Pembangunan transportasi publik harus menjadi tulang punggung utama pengembangan kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nirwono juga menjelaskan terkait strategi pembelian mobil listrik yang dilakukan pemerintah justru membuat kota Jakarta khususnya akan kembali penuh dengan kendaraan bermotor.
“Ini kembali akan penuh dengan kendaraan bermotor di ruang jalan kota yang sudah terbatas,” jelasnya.
Baca juga : Subsidi Kendaraan Listrik Lebih Tepat untuk Transportasi Umum
Ia menilai nantinya, jalan-jalan utama akan penuh sesak oleh kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas tetap terjadi meski tidak berasap. Namun ia juga mengingatkan, bahwa energi listrik juga digunakan dan dihasilkan dari tenaga uap batubara.
“Maka polusi udara tetap saja terjadi. Selain itu yang tidak pernah atau jarang disinggung yakni bagaimana pemerintah menangani limbah baterai listrik kelak ketika jumlahnya mencapai ratusan ribu hingga jutaan baterai bekas,” pungkasnya. (Far/Z-7)
Baca juga : Menjelang Pemilu 2024, 200 Ribu Lebih NIK Dinonaktifkan Disdukcapil
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Polda Metro Jaya membuka pendaftaran layanan mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak gegabah menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK). Seluruh mekanisme itu harus dilakukan secara teratur.
Kemendagri terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID.
Pemeirntah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan penataan data kependudukan warga Ibu Kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved