Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sinergi yang harmonis dari negara-negara ASEAN untuk memperkuat kawasan dari tekanan perekonomian global.
“Tekanan geopolitik masih berlanjut, bahkan diperkirakan memburuk, dan itu terkait dengan kawasan kita. Sebagai negara tetangga yang dekat, kita tidak bisa memilih tetangganya, tapi kita bisa memilih hubungan seperti apa yang baik dan saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) ke-10 di Jakarta, Jumat (25/8).
Oleh karena itu, lanjut Menkeu, negara-negara ASEAN perlu berdiri bersama serta saling memperkuat jalinan ikatan dan kolaborasi. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan stabilitas pertumbuhan yang berkelanjutan.
Baca juga : BI Perkuat Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan Malaysia dan Thailand
Penguatan sinergi ASEAN dapat diwujudkan melalui berbagai jalur, seperti infrastruktur dan transisi energi hijau. Negara-negara ASEAN bisa memperkuat posisi strategis dan sentralitas masing-masing dalam kerja sama kawasan, sehingga bisa mengukuhkan perdagangan, investasi, dan perjanjian ekonomi di kawasan.
Bendahara Negara menyebut ASEAN telah menunjukkan progres yang baik dalam target-target tahun ini dan akan terus berlanjut hingga tahun depan.
Baca juga : Fakta Mengenai DEFA yang Buat Ekonomi Digital ASEAN Melejit hingga US$2 Triliun
Namun, ASEAN tetap perlu mempersiapkan diri dan lebih waspada dalam lingkungan global yang dinamis.
Hal itu yang menjadi landasan diselenggarakannya AFMGM ke-10. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara ASEAN dapat berdiskusi mengenai tantangan ekonomi kawasan dan global agar bisa mempersiapkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Menteri keuangan dan gubernur bank sentral harus merespons perubahan dengan cepat, tangkas, dan efektif. Dalam kegiatan hari ini, kita akan banyak berdiskusi tentang kebijakan strategis kita terkait dengan isu global,” ujar Sri Mulyani.
Selain kedua isu tersebut, Menkeu mengatakan isu lain yang akan dibahas adalah mengenai outlook dan tantangan ekonomi regional serta beberapa agenda tematik dalam rangka mempromosikan pembiayaan infrastruktur dan transisi keuangan di kawasan. (RO/Z-4)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah jalankan 'survival mode' untuk jaga ekonomi, fokus pada efisiensi fiskal dan pemberantasan kebocoran negara.
Menkeu Purbaya tegaskan ekonomi Indonesia masuk “survival mode”. Tak ada ruang kesalahan, pajak dan program akan diawasi ketat demi cegah krisis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengguna jalan tol.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa proyeksikan ekonomi RI tumbuh hingga 6% di 2026 saat IMF-World Bank Meeting. Simak strategi hadapi guncangan global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat penyesuaian harga Pertamax Series hampir selesai di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved