Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menggenjot pembiayaan program Rumah Tapera melalui penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada semester II 2023 ini, BP Tapera siap menyalurkan dana Rumah Tapera sebanyak 111.591 unit rumah senilai Rp12,12 triliun.
Dana tersebut terdiri dari FLPP sebanyak 102.773 unit senilai Rp11,02 triliun dan dana Tapera sebanyak 8.818 unit rumah senilai Rp1,1 triliun. Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan penyaluran melalui mitra strategis yaitu bank penyalur dan pengembang.
Adi optimistis BP Tapera akan mencapai target penyaluran Rumah Tapera FLPP tahun ini sebanyak 229.000 unit rumah senilai Rp25,18 triliun dan Pembiayaan Rumah Tapera untuk ASN sebanyak 12.072 unit senilai Rp1,5 triliun.
Baca juga: Tapera Mobile Meluncur, Proses Pembiayaan Rumah Lebih Mudah
”Kami berupaya optimal untuk terus mewujudkan rumah yang berkualitas, tepat sasaran, dan dihuni dengan terus melakukan inovasi dan layanan prima, sehingga penyaluran dana FLPP maupun Tapera dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Adi Setianto dalam keterangan resmi, pekan lalu.
Per awal Agustus 2023, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 126.227 unit senilai Rp14,16 triliun. Penerima tersebar di 9.233 perumahan di 33 provinsi yang dibangun oleh 6.230 pengembang dari 38 bank penyalur. Tidak hanya untuk FLPP, BP Tapera juga telah merealisasikan pembiayaan Rumah Tapera untuk ASN sebanyak 3.254 unit senilai Rp369,1 miliar.
Baca juga: Data Kurang Lengkap, Pengembalian Dana Rp895 Miliar Milik Peserta Tapera Tertunda
Dalam rangka percepatan penyaluran pembiayaan perumahan, BP Tapera juga mendukung penuh pelaksanaan akad massal oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak 10.000 unit rumah. Kegiatan akad massal itu menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023 di Kabupaten Tangerang, Banten, pekan lalu.
“Pelaksanaan akad massal ini merupakan salah satu komitmen nyata BP Tapera dalam menyalurkan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya untuk menekan angka backlog perumahan di Indonesia secara optimal,” ungkap Adi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto menyebut kegiatan akad massal itu menunjukkan akses pembiayaan perumahan yang diupayakan pemerintah dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56% menjadi 70% pada 2024 mendatang. Sementara itu, angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia yang mencapai 12,71 juta unit masih menjadi tantangan di sektor ini.
"Selama sembilan tahun terakhir ini, mulai 2015 hingga 2023, kita telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor secara besar besaran, termasuk pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah. Pada periode 2015-2022, angka capaian PSR cukup memuaskan, yaitu mencapai 7,98 juta unit, sedangkan capaian tahun 2023 hingga bulan Juli sebanyak 480.438 unit," terang Menteri Basuki.
Ke depan, imbuhnya, Kementerian PU-Pera akan terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau, di antaranya melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta mendukung penyediaan hunian bagi ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Kementerian PU-Pera juga memberikan dukungan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui program FLPP, Subsidi Bantuan Uang Muka, dan lainnya.
Menteri PU-Pera menambahkan, kinerja Program Sejuta Rumah menunjukkan tren yang semakin positif setiap tahunnya, kecuali dua tahun terakhir akibat pandemi covid-19. "Industri perumahan tetap tumbuh positif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta memberikan multiplier effect kepada 174 sektor lainnya, antara lain tenaga kerja, material, pengembang, perbankan, dan furniture," pungkasnya. (Z-10)
OJK longgarkan aturan SLIK untuk KPR subsidi. Tunggakan di bawah Rp1 juta tak lagi menghambat MBR, membuka jalan target FLPP 350 ribu rumah.
BRI perkuat akses hunian MBR dengan realisasi KPR subsidi Rp16,79 triliun hingga Februari 2026. Simak rincian FLPP, Tapera, dan dampaknya bagi ekonomi.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
Tak perlu tunggu mapan, Bale by BTN bantu anak muda miliki rumah pertama dengan proses simpel, cepat, dan terjangkau. Mulai langkahmu sekarang!
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
OJK melonggarkan aturan SLIK: warga dengan catatan kredit hingga Rp1 juta kini bisa mengajukan KPR subsidi, efektif paling lambat akhir Juni 2026.
Tahun lalu, Pemkab Majalengka merealisasikan pembangunan rumah subsidi sebanyak 1.003 unit
Program pembangunan rumah bersubsidi juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi pengembang properti.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Kawah Anugerah Properti (KAP) menargetkan pembangunan 6.000 unit rumah subsidi pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved