Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA membutuhkan lebih banyak pelaku profesi keuangan yang berkualitas karena memainkan peranan penting bagi perekonomian negara.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato kunci dalam Profesi Keuangan Expo 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/7).
"Kalau kita bicara tentang profesi keuangan, hanya sekitar 340 ribu, dari masyarakat yang 270 juta dengan ekonomi yang sudah mencapai US$1,5 triliun, ya itu nggak memadai. Anda itu masih tipis (sedikit)," ujarnya.
Baca juga : APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
Penambahan pelaku profesi keuangan diperlukan untuk bisa mengimbangi perkembangan dunia. Fokus pentingnya penambahan itu juga tak melulu soal kuantitas.
Sebab, imbuh Sri Mulyani, yang paling utama dalam melakoni profesi tersebut ialah profesionalisme, kredibilitas, integritas, dan kompetensi.
Jangan sampai, kata Sri Mulyani, pelaku profesi keuangan tidak memilki elemen-elemen penting itu. "Indonesia masih butuh banyak sekali profesi-profesi keuangan yang betul-betul profesional, kredibel, berintegritas, kompeten, di sisi lain kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas," terangnya.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
Apalagi persaingan dalam profesi keuangan tidak lagi semata antar manusia, melainkan dengan teknologi Artificial Intelegence (AI). Objektivitas teknologi AI menurut Sri Mulyani, bisa saja menggeser peranan manusia dari profesi keuangan.
Karena itu, kualitas dan keandalan dari individu di dalam profesi keuangan perlu untuk dipacu dan dikembangkan. Perempuan yang karib disapa Ani itu juga menekankan, pelaku profesi keuangan tak semestinya hanya mencari profit dari informasi, data yang dikerjakan, namun menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi klien, maupun negara.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan, saat ini terdapat 13 asosiasi profesi keuangan yang tercatat dan berada di bawah registrasi Kemenkeu. Itu meliputi profesi akuntan, penilai, aktuaris, konsultan pajak, ahli kepabeanan, dan pelelang.
Baca juga : Sri Mulyani Disebut Siap Mundur, Istana: Kabinet Indonesia Maju Solid
Enam profesi yang masuk dalam lingkup profesi keuangan tersebut berperan sebagai penghubung antara klien dengan pemerintah selaku regulator. Karenanya, sumber daya manusia berkualitas di profesi keuangan amat krusial.
"Enam profesi tadi adalah intermediaris yang menghubungkan pemerintah sebagai regulator dengan klien. Di intermediaris ini lah kita merasakan betapa pentingnya peran asosiasi," kata Heru.
"Kalau dibanding dengan Australia dan Jepang, jumlah intermediaris kita masih terbatas. Dengan expo ini, kita bisa lebih memperkenalkan lagi pentingnya peran atau profesi ini. Peran intermediaris ini tidak hanya untuk mengembangkan sektor keuangan di Indonesia, tapi juga bisa di level internasional," tambahnya. (Z-4)
Baca juga : Mendag Zulhas Tepis Isu Menkeu Sri Mulyani akan Mundur
Integrasi ini membantu perusahaan menyediakan layanan yang terdiversifikasi dan berkualitas tinggi kepada tiga target pasar.
SEORANG perempuan asal Australia berinisial TAW, 54, ditindak tegas dengan cara dideportasi oleh Kantor Imigrasi Denpasar karena diketahui menjabat sebagai direktur jasa konsultan di Bali.
Selaku pihak yang diberitakan menyatakan bahwa berita mengenai keterangan yang saya berikan pada persidangan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Peluncuran ini merupakan respons perusahaan terhadap perubahan dinamika dalam dunia public relations (PR) dengan banyaknya klien beralih dari kegiatan tatap muka menjadi online atau hybrid.
Saat ini layanan konstruksi dan desain interior belum terlalu berkembang di Indonesia, akibat adanya stigma kerumitan sampai isu kontraktor yang kerap bermasalah.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kemenkeu. Permohonan yang diajukan seorang konsultan pajak
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved