Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POTENSI Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk para Aparatur Sipil Negara diperkirakan mencapai 400 ribu orang. Untuk memaksimalkan potensi ini, BP Tapera berkolaborasi dengan Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) akan mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lingkung pemerintahan pusat hingga daerah.
“Dengan jumlah ASN yang mencapai 4 juta orang diprediksi 10%nya adalah MBR, kita akan mendata dari situ berapa yang masih membutuhkan pembiayaan rumah,” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
Ia menjelaskan, saat ini ASN yang membutuhkan diperkirakan ada sebanyak 48 ribu orang. Namun, data tersebut masih bersifat perkiraan.
Baca juga: Konsep Perumahan Tapera Dibangun untuk MBR
“Dalam waktu dekat hasil verifikasi MBR di kalangan ASN akan kami umumkan,” kata dia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, peran aktif Pemda untuk mendukung pembangunan perumahan ASN dan MBR, bisa dilakukan melalui kebijakan tata ruang, kemudahan perizinan, serta sumber pendanaan khusus untuk perumahan.
Baca juga: PNS Muda Diimbau Manfaatkan Rumah Tapera
"Kami juga mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan untuk terus melakukan sinergitas untuk mendorong pemenuhan perumahan bagi MBR dan ASN, sehingga komitmen Pemerintah untuk memberikan pembiayaan perumahan kepada Publik khususnya ASN dan MBR dapat berjalan optimal," tuturnya.
Selain itu, kepesertaan BP Tapera akan mulai diperluas untuk pekerja mandiri atau pekerja informal. Perluasan peserta BP Tapera akan dilakukan mulai bulan depan untuk ojek online.
“Kita rencananya launching bulan depan," ujar Adi Setianto lagi.
Adi mengatakan, pekerja mandiri/pekerja informal yang dapat menjadi peserta BP Tapera berasal dari pekerja dengan penghasilan tidak tetap dan pekerja dengan status tidak tetap. (Z-10)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Industri properti seperti real estat dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved