Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POTENSI Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk para Aparatur Sipil Negara diperkirakan mencapai 400 ribu orang. Untuk memaksimalkan potensi ini, BP Tapera berkolaborasi dengan Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) akan mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lingkung pemerintahan pusat hingga daerah.
“Dengan jumlah ASN yang mencapai 4 juta orang diprediksi 10%nya adalah MBR, kita akan mendata dari situ berapa yang masih membutuhkan pembiayaan rumah,” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
Ia menjelaskan, saat ini ASN yang membutuhkan diperkirakan ada sebanyak 48 ribu orang. Namun, data tersebut masih bersifat perkiraan.
Baca juga: Konsep Perumahan Tapera Dibangun untuk MBR
“Dalam waktu dekat hasil verifikasi MBR di kalangan ASN akan kami umumkan,” kata dia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, peran aktif Pemda untuk mendukung pembangunan perumahan ASN dan MBR, bisa dilakukan melalui kebijakan tata ruang, kemudahan perizinan, serta sumber pendanaan khusus untuk perumahan.
Baca juga: PNS Muda Diimbau Manfaatkan Rumah Tapera
"Kami juga mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan untuk terus melakukan sinergitas untuk mendorong pemenuhan perumahan bagi MBR dan ASN, sehingga komitmen Pemerintah untuk memberikan pembiayaan perumahan kepada Publik khususnya ASN dan MBR dapat berjalan optimal," tuturnya.
Selain itu, kepesertaan BP Tapera akan mulai diperluas untuk pekerja mandiri atau pekerja informal. Perluasan peserta BP Tapera akan dilakukan mulai bulan depan untuk ojek online.
“Kita rencananya launching bulan depan," ujar Adi Setianto lagi.
Adi mengatakan, pekerja mandiri/pekerja informal yang dapat menjadi peserta BP Tapera berasal dari pekerja dengan penghasilan tidak tetap dan pekerja dengan status tidak tetap. (Z-10)
Apresiasi datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terhadap sinergi sektor swasta dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Bank BTN raih laba bersih 22,6% pada kuartal I 2026, didorong efisiensi biaya dan transformasi digital. Pendapatan bunga naik, sektor perumahan terus berkembang.
PERTUMBUHAN kawasan Tangerang, khususnya di koridor Serpong dan sekitarnya, terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan aktivitas ekonomi baru.
Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Balikpapan pada kuartal IV 2025 mencapai Rp4,97 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
OJK longgarkan aturan SLIK untuk KPR subsidi. Tunggakan di bawah Rp1 juta tak lagi menghambat MBR, membuka jalan target FLPP 350 ribu rumah.
OJK melonggarkan aturan SLIK: warga dengan catatan kredit hingga Rp1 juta kini bisa mengajukan KPR subsidi, efektif paling lambat akhir Juni 2026.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved