Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPR menetapkan usulan kuota liquefied petroleum gas atau elpiji tabung 3 kilogram (kg) mencapai 8,3 juta metrik ton dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Usulan kuota ini lebih tinggi dari target yang dipatok Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebesar 7,8-7,9 juta metrik ton.
"Rata-rata anggota minta 8,3 juta metrik ton. Bagaimana kalau kita setuju di kisaran 8,2-8,3 juta metrik ton, dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman yang serentak dijawab setuju oleh anggota komisi itu dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (5/6).
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Nasril Bahar menyinggung usulan penambahan kuota elpiji 3 kg penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. "Apalagi perlu dipertimbangkan di tahun politik, supaya ini tidak menjadi isu. Jadi diberi kelonggaran dengan batas di angka 8,3 juta metrik ton," ucapnya.
Baca juga: BUMN Sudah Ajukan Impor 12 Gerbong Kereta Bekas ke Luhut
Menteri ESDM menjelaskan ke depan ada transformasi penggunaan subsidi elpiji 3 kg, yakni dengan data terpadu untuk menentukan kelompok penerima manfaat yakni kelompok rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan. Pembelian gas elpiji melon nanti konsumen sudah terdaftar di database Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Kami terus melakukan pendaftaran sampai akhir 2023. Pada 2024 sudah bisa diterapkan," pungkasnya. (Z-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Bareskrim mengagendakan pemanggilan 6 saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS Kementerian ESDM tahun 2020.
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
PENGAMAT energi Fabby Tumiwa mengutarakan bahwa pemerintah perlu mendapat kepastian dari kontraktor yang mengelola blok migas potensial.
ORGANISASI kemasyarakatan (ormas) agama yang diberikan kepercayaan mengelola tambang harus berdasar pada profesionalisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved