Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH tengah berupaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Salah satu upayanya dengan berencana memberikan lebih dari satu bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang masuk kategori ekonomi ekstrem.
"Saya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk yang miskin ekstrem bisa mendapatkan bantuan multiprogram. Jadi bisa dari Kemensos dia juga boleh menerima bantuan dari dana desa, juga bansos dari ke pemerintah daerah dan CSR," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Muhadjir menjelaskan, berbagai program bansos ditujukan agar kesejahteraan keluarga miskin ekstrem meningkat. Sehingga diharapkan dapat melebihi garis standar kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar US$1,9 purchasing power parity (PPP) atau pengukuran harga barang tertentu.
Baca juga : Raperda Beli Produk Lokal Bisa Turunkan Kemiskinan di Karanganyar
Muhadjir menambahkan, pemerintah juga akan memberikan program khusus bagi warga miskin ekstrem yang sudah tidak produktif. Ia mencontohkan seperti penyandang disabilitas dan gangguan tertentu akan sepenuhnya ditanggung Pemerintah.
"Sehingga untuk miskin ekstrem ini khusus kemudian bagi mereka yang betul-betul tidak bisa diberdayakan karena alasan tertentu misalnya penyandang disabilitas, gangguan tertentu sehingga tidak bisa produktif itu 100 persen akan menjadi tanggung jawab pemerintah negara," jelasnya.
Baca juga : Pengangguran dan Kemiskinan Turun, Pertumbuhan Ekonomi Disebut Berkualitas
Sedangkan bagi masyarakat miskin ekstrem yang masih produktif akan mendapat bantuan pemberdayaan dari Kementerian Sosial. Bantuan itu dalam bentuk program kredit usaha rakyat (KUR) maupun pemodalan nasional madani (PNM).
"Tadi kami sudah koordinasi dengan pak Wapres, sehingga mendapat subsidi dari Pemerintah sehingga mereka yang usia produktif masih bisa dapat subsidi dan juga ada Bank Wakaf tidak akan dikenakan bunga," jelasnya. (MGN/Z-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved