Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. (BSI) dan Badan Sandi Siber Negara (BSSN) memperkuat sinergi dan koordinasi terkait langkah-langkah penanganan dugaan serangan siber.
Penguatan sinergi antara BSI dan BSSN tersebut terungkap dalam pertemuan antara Direktur Utama BSI Hery Gunardi dengan Kepala BSSN Hinsa Siburian yang hadir didampingi Juru Bicara BSSN Ariandi Putra di Kantor Pusat BSI di The Tower, Jakarta, Selasa (16/5).
Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengungkapkan, BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan BSI untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik di BSI.
Baca juga: Kembalikan Kepercayaan Nasabah, BSI Harus Bertanggung Jawab
BSSN dan BSI juga sudah sepakat untuk menyiapkan langkah-langkah bersama untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem BSI sekaligus menangani kelanjutan imbas dari gangguan IT pada sistem BSI pada Senin (8/5).
“BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BSI terkait upaya pemulihan sistem berkenaan dengan gangguan yang dialami. Kami siap untuk terus berkolaborasi,” kata Ariandi, Selasa (16/5).
Baca juga: Data Nasabah Bocor, Saham Bank Syariah (BRIS) Langsung Anjlok Sentuh ARB
Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo mengatakan BSI terus melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data, dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem. BSI juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan BSSN, regulator di sektor jasa keuangan, serta dengan lembaga dan instansi lainnya.
Bagi BSI, lanjutnya, kepentingan nasabah merupakan prioritas utama sehingga langkah pertama yang dilakukan oleh BSI saat mengalami gangguan sistem pada Senin (8/5) adalah memastikan dana nasabah tetap berada dalam kondisi aman.
Dia menjelaskan, gangguan yang sempat terjadi pada sistem BSI pada Senin pekan lalu, sudah diatasi secara bertahap. Kendala sudah selesai dipulihkan, dan nasabah dapat kembali melakukan transaksi keuangan dan pembayaran yang dibutuhkan. BSI juga melakukan asesmen terhadap serangan, melakukan pemulihan, audit, dan mitigasi agar gangguan serupa tidak terulang kembali.
“Kami berharap nasabah tetap tenang karena kami memastikan data dan dana nasabah aman, serta aman dalam bertransaksi. Kami juga bekerjasama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data,” kata Gunawan.
BSI berkomitmen untuk terus memperkuat pertahanan dan keamanan siber perbankan, dan senantiasa mengimbau nasabah agar tetap waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia. (Try/Z-7)
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta.
Jika dicermati, kunci sukses negara-negara di dunia dalam mengembangkan potensi keuangan berbasis syariah ialah ada kepastian hukum bagi investor.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya dari aspek digital.
Euromoney Islamic Finance Award 2024 merupakan penghargaan di tingkat global yang ditujukan kepada institusi lembaga keuangan Islam/Syariah.
Sebelumnya BPR Syariah sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.03/2024.
Bank Indonesia (BI) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) pada tahun 2024, menargetkan kisaran 4,7-5,5 persen secara year on year (yoy).
Microsoft mengumumkan pemadaman global yang mempengaruhi produk seperti Outlook dan Minecraft telah diatasi setelah hampir 10 jam.
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved