Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali membentuk satuan tugas (satgas) di lingkungan pemerintah. Kali ini, satgas yang dibentuk adalah Satgas Percepatan Investasi di IKN dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.
Hadirnya satgas baru ini menambah daftar panjang jumlah satgas yang sudah dibentuk di era Jokowi. Sementara di sisi lain, dengan alasan pemborosan, Jokowi justru membubarkan lembaga dan badan yang dinilai tidak optimal.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut bahwa pembentukan satgas tidaklah efektif. Pemerintah memiliki SDM yang cukup banyak seperti ASN di kementerian/lembaga. Lantas, adanya satgas hanya sekadar menjadi tempat orang mencari pekerjaan, tanpa ada evaluasi dan target-target yang jelas diketahui publik.
Baca juga : Satgas Percepatan Investasi IKN Disebut tak akan Efektif
"Satgas hanya tempat orang cari kerja. Pemerintah udah punya ASN di kementerian/ lembaga, lalu untuk apa lagi satgas-satgas itu?," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/5).
Menurutnya, evaluasi dari adanya satgas selama ini juga tidak jelas. Tujuan pembentukan dan target-targetnya apakah sudah tercapai atau tidak masih menjadi pertanyaan publik. Begitu pula dengan anggaran yang digunakan oleh satgas-satgas tersebut.
Baca juga : Luhut Ditunjuk Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN
"Harusnya itu jelas tujuannya apa, target-targetnya tercapai atau tidak. Ini semua orang juga tahu kalau satgas hanya tempat orang cari kerja," kata dia.
Terkait satgas baru yang dibentuk, Agus mengatakan bahwa pemerintah sudah membentuk lembaga otoritaria IKN. Lantas untuk apa lagi dibentuk satgas.
"Di IKN kan sudah ada lembaga otoritaria. Kalau mau lebih efektif dan menghemat kenapa dibentuk satgas lagi?," ucapnya. (Z-8)
MENTERI Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan keberadaan kayu gelondongan saat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar tengah diselidiki. Pemerintah menurunkan satgas
P2G menyayangkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ada di setiap daerah termasuk di sekolah-sekolah tidak berjalan menyusul bullying di SMPN 19 Tangsel.
Satgas juga memeriksa mutu dan kelengkapan label pada kemasan beras, mulai dari identitas produsen, alamat, nomor pendaftaran, berat bersih, hingga tanggal kedaluwarsa
Meski status kebencanaan sudah dicabut, namun BPBD Kalsel dan kabupaten/kota tetap siaga untuk menangani kejadian bencana
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Satgas penanganan bahaya radiasi radinuklida cesium-137 (Cs-137) dibentuk untuk kasus pencemaran radioaktif Cs-137 yang terdeteksi di kawasan Cikande
DESAIN pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), akhirnya ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto.
Muzani menyampaikan kekagumannya itu saat berkunjung ke Kantor Otorita IKN dan bertemu dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Senin (20/4).
Pembangunan Kampus Nusantara 1 yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara telah memasuki tahap awal dengan satu tower yang telah berdiri.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memaksimalkan pemberian edukasi pada masyarakat agar terbebas dari penyebaran malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD).
BPBD PPU memperingatkan warga di sekitar IKN dan Sepaku untuk waspada terhadap serangan buaya muara. Sudah ada dua korban jiwa di awal tahun 2026.
PENGGUNA jalan lintas antar provinsi di daerah terdekat Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), mengeluhkan jalan yang rusak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved