Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah bakal memberlakukan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) di tahun 2024 mendatang. Hanya masyarakat terdaftar dan berhak menerima sesuai ketentuan yang mendapatkan gas subsidi tersebut.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan sejak 1 Maret 2023, pihaknya dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran. Sosialisasi program ini tengah digencarkan ke berbagai penyalur (agen) dan sub penyalur (pangkalan) di berbagai wilayah.
"Tahun ini hanya dilakukan pencocokan data konsumen pengguna elpiji 3 kg. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, hanya konsumen yang telah terdata saja yang boleh membeli elpiji 3 kg," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5).
Baca juga: Pertamina Harus Mutakhirkan Data Masyarakat Penerima Elpiji Subsidi
Laode menjelaskan pemerintah telah menetapkan elpiji 3 kg sebagai barang penting yang hanya diperuntukkan bagi rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran dan petani sasaran. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
"Pemerintah mengharapkan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian isi ulang elpiji 3 kg yang tepat sasaran," terangnya.
Baca juga: Pertamina: 170 Juta NIK Terima Subsidi Elpiji 3 Kg
Adapun alasan pemerintah membatasi pembelian gas elpiji 3 kg karena mengambil porsi terbesar dalam subsidi jika dibandingkan dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sesuai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2023, subsidi elpiji mencapai Rp117,85 triliun.
Menjelang penerapan aturan tersebut, pemerintah melakukan sosialisasi yang dilakukan Kementerian ESDM dan Pertamina diikuti lebih dari 2.800 agen dan pangkalan di 77 kabupaten/kota di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Pencocokan data dilakukan lewat nomor induk kependudukan (NIK) konsumen dengan database Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Bertahap
Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan belum ada pembatasan pembelian gas tabung melon di tahun ini.
Di beberapa wilayah seperti di Tangerang, Batam, Mataram, dan Semarang tengah dilakukan uji coba Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran. Masyarakat diminta membawa fotokopi KTP atau kartu keluarga (KK). Data pembeli akan diinput dalam sistem Pertamina.
"Masih belum ada pembatasan pembelian. Saat ini masih dalam proses pencocokan dan pendataan pembeli dengan data P3KE," ungkapnya.
Pertamina sebagai badan usaha yang menerima penugasan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 kg berharap kuota gas elpiji subsidi sebanyak delapan juta metrik ton dapat disalurkan secara optimal. Uji coba pembatasan pembelian gas elpiji subsidi masih terus dilakukan Pertamina.
"Wilayah pelaksanaan uji coba akan diperluas dan dilakukan secara bertahap," pungkasnya.
(Z-9)
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
Urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved