Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBELIAN elpiji 3 kilogram (kg) dengan menggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu solusi agar subsidi tepat sasaran.
Dengan mekanisme tersebut, penyaluran gas bersubsidi akan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Penggunaan KTP dengan single identity number ini bisa menjadi solusi karena langsung mengenali pemegangnya,” ungkap Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro dalam keterangannya, hari ini.
Baca juga: Catat! Beli Gas Elpiji 3 Kg Harus Terdaftar Mulai 1 Januari 2024
Menurut dia, urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
“Tujuan penggunaan KTP dan/atau KK kan cuma satu yaitu untuk mengidentifikasi apakah memang layak membeli gas tiga kilogram yang disubsidi atau tidak,” urai Mudrajad.
Identifikasi itu penting karena pada akhirnya bisa memperlancar distribusi kepada masyarakat yang memang berhak. Itu sebabnya, Mudrajad juga mengusulkan, jika diperlukan bisa dipergunakan juga kartu identitas lain.
Misalnya, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu-kartu lain yang menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan subsidi gas melon.
“Jadi memang harus ada cek dan ricek selain KTP. Apalagi, ada juga kalangan miskin yang tidak memiliki KTP,” kata dia.
Baca juga: Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024
Selama ini, lanjut Mudrajad, memang sering terjadi bahwa bukan hanya keluarga miskin dan usaha mikro yang menggunakan gas melon, tetapi juga kalangan menengah ke atas.
Padahal, tujuan subsidi adalah membantu kalangan tidak mampu. “Dalam praktik, banyak juga orang kaya dan rumah makan menggunakan gas tiga kilogram itu. Ini kan berarti tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Mudrajad juga berharap masyarakat mampu tidak lagi menggunakan gas melon. Alasannya, karena subsidi memang tidak ditujukan untuk mereka.
“Kalangan menengah ke atas harus tahu diri, tidak menggunakan gas tiga kilogram tetapi yang lima kilogram atau 12 kilogram,” jelasnya.
Selain itu, Mudrajad mengusulkan perlu perluasan pemanfaatan jaringan gas. Melalui sambungan pipa langsung ke rumah-rumah, dia menilai, subsidi gas juga bisa lebih tepat sasaran.
"Solusi lain, kita kan punya PGN (Perusahaan Gas Nasional). Kenapa tidak disalurkan dengan pipa langsung ke rumah tangga seperti di negara maju? Di beberapa daerah, PGN sudah masuk dengan cara itu dan feasible secara ekonomi,” tutupnya. (RO/S-2)
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina
Pemkot terus melakukan percepatan perekaman KTP elektronik untuk membantu masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang.
TAHAP awal penerapan transformasi subsidi elpiji 3 kg dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP saat membeli berhasil menurunkan kenaikan volume tabung gas melon.
Batas waktu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berakhir pada 30 Juni 2024.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta para penyidik utamakan metode Scientific Crime Investigation (SCI) saat menangani suatu perkara, guna mendapatkan bukti yang kuat.
Selama dalam pelarian di Indonesia, Chaowalit menggunakan identitas palsu, berupa KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran atas nama Sulaiman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved