Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan pemerintah menyiapkan skema pemberian subsidi elpiji atau liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) secara langsung berupa uang tunai kepada warga yang berhak menerima. Nantinya, penyaluran subsidi tabung gas melon itu akan bersifat tertutup.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina dapat membeli produk tersebut dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
Sejak Maret 2023 lalu, Pertamina Patra Niaga melakukan pendataan pengguna elpiji 3 kg sub penyalur atau pangkalan. Dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis penyaluran elpiji 3 kg, total jumlah sasaran penerima mencapai 189 juta nomor induk kependudukan (NIK). Tutuka menuturkan bila proses pendataan selesai, maka perubahan skema subsidi elpiji dari yang menggunakan KTP akan diubah dengan bantuan langsung.
Baca juga: Pertamina akan Tutup Pangkalan yang Jual Gas Elpiji 3 Kg Tanpa KTP
"Jadi, kalau proses (pendataan) sudah selesai, sudah establish (terbentuk), mengenai subsidi langsung ke orang berupa tunai bisa dijalankan," ujar Tutuka dalam konfererensi pers Capaian Kinerja Subsektor Migas 2023 di Jakarta, Selasa (16/1).
Belum diketahui pasti kapan proses pendataan penerima subsidi elpiji rampung. Namun, ungkap Tutuka, dengan acuan pendataan penerima elpiji 3 kg yang dihimpun Pertamina Patra Niaga, penyaluran bantuan langsung tunai diharapkan bisa lancar dan tepat sasaran untuk masyarakat miskin sesuai data P3KE.
"Dengan sudah ada NIK, oh ini yang berhak, berarti nanti dia bisa langsung dapat subsidi. Nah sekarang, dalam rangka proses menuju by name, by address. Jadi, ini (bantuan tunai) akan kita siapkan," imbuh Dirjen Migas.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tegas Batasi Penyaluran Elpiji 3 Kg
Kementerian ESDM mencatat dari 189 juta NIK, baru 31,5 juta NIK telah terdaftar bertransaksi membeli elpiji 3 kilogram melalui website atau Merchant Apps MyPertamina di sub penyalur resmi.
Total sub penyalur resmi yang terdata sebanyak 253.384 yang tersebar di 411 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 252.381 pangkalan atau setara 99,4% siap melakukan transaksi pada Merchant Apps MyPertamina. Sisanya, pangkalan masih terkendala dengan sinyal telekomunikasi.
Dalam kesempatan sama, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi menerangkan sesuai nota keuangan Kememterian Keuangan, sampai sekarang subsidi elpiji masih berupa komoditas, bukan berupa tunai. Transformasi subsidi energi akan dilakukan secara bertahap.
"Tentunya transformasi ini secara bertahap dan mempertimbangkan kesiapan data, kemudian infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya," bilangnya. (Z-10)
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pengumuman hasil inspeksi pengawasan terhadap Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik swasta di Deli Serdang, Sumatra Utara
TAHAP awal penerapan transformasi subsidi elpiji 3 kg dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP saat membeli berhasil menurunkan kenaikan volume tabung gas melon.
Persiapan syukuran pernikahan di Dusun Pangligaran, Desa Medanglayang telah membuat suasana menjadi duka setelah tujuh orang saudara dan warga mengalami luka bakar.
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Penambahan penyaluran telah dilakukan bertahap selama masa Idul Adha. Stok BBM nasional rata-rata selama 20 hari dan elpiji rata-rata 17 hari.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
PENGAMAT kebijakan energi Sofyano Zakaria meminta pemerintah untuk tegas membatasi penyaluran elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran.
Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran.
HARGA gas elpiji ukuran 3 kilogram di Palu, Sulawesi Tengah, tembus Rp40 ribu per tabung. Pemerintah diminta turun tangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved