Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan, sampai dengan Rabu (10/3), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh yang dikirim para pelapor telah berjumlah 13,36 juta SPT. Angka tersebut naik sebesar 2,84% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
"Sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 jam 23.45 WIB, total pertumbuhan untuk seluruh SPT di angka 2,84% jika dibandingkan periode yang sama," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di Jakarta, Kamis (11/5).
Suryo menjelaskan, jumlah laporan tersebut terdiri atas 975.194 SPT Tahunan PPh Badan yang tumbuh 7,30% dan 12.393.466 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,51%.
Baca juga: Tidak Lapor SPT Badan Kena Denda Rp1 Juta dan Sanksi Pidana
"Kalau kita sedikit mencoba membandingkan dengan periode 2021 ada 854.167 SPT, tahun lalu sekitar 908.860 SPT. Jadi, sampai 10 Mei (2023) progresivitas SPT badan naik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hal yang sama juga terjadi pada SPT orang pribadi, pada 2021 tercatat ada 11.394.969 SPT, kemudian 2022 sekitar 12.090.251 SPT, dan pada 2023 tercatat ada 12.393.466 SPT. Adapun sebanyak 44.849 SPT Badan dan 10.796.868 juta SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-filing. Sedangkan, pelaporan melalui e-form sebanyak 845.406 SPT Badan dan 1.185.827 SPT OP.
Selanjutnya, sebanyak 871 SPT Badan dan 5.382 SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-SPT. Lalu, pelaporan secara manual terdiri dari 84.068 SPT Badan dan 405.389 SPT OP. Ia juga menegaskan bahwa DJP akan menunggu pelaporan SPT sampai akhir 2023 sehingga pelaporan SPT tidak akan berhenti pada 31 Maret bagi SPT OP dan SPT Badan pada 30 April.
Baca juga: 7,15 Juta SPT Sudah Diserahkan per 13 Maret
"Kami akan terus bergerak, ekspektasi yang kita tuju sampai akhir 2023 adalah wajib lapor SPT 19 juta. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak atas partisipasinya," ujarnya. (Z-6)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved