Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta kepada pemerintah untuk tidak membatasi syarat penerima insentif motor listrik agar tidak sepi peminat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua, syarat masyarakat membeli motor listrik ialah yang masuk golongan penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, serta pelanggan penerima subsidi listrik sampai 900 volt ampere (VA).
"Kriteria penerima program bantuan insentif tersebut jangan dibatasi untuk rumah tangga berpendapatan rendah saja," ujar Fabby saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Senin (8/4).
Baca juga : UEVO Turut Berkontribusi dalam Pengurangan Bahan Bakar Fosil
Ia menerangkan pangsa pasar motor listrik merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan menengah seperti karyawan dengan penghasilan tetap bulanan.
Baca juga : Subsidi Motor Listrik Belum Dongkrak Penjualan, Ada Apa?
Sementara, Fabby menilai masyarakat dengan penghasilan rendah atau pelaku usaha kecil, memiliki kemampuan membeli kendaraan listrik yang amat terbatas, bahkan mungkin tidak menjadi kebutuhan.
Pemberian insentif motor listrik baru diberlakukan pemerintah pada Maret 2023, tidak lama menjelang bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1444 H. Pengeluaran konsumsi utama masyarakat pun tertuju pada kebutuhan primer, bukan tresier.
"Hal ini yang membatasi potensi masyarakat bisa membeli kendaraan listrik, apalagi masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Fabby.
Selain itu, ia menyebut bantuan potongan harga Rp7 juta untuk motor listrik oleh pemerintah minim sosialisasi dan promosi, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program itu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan pemerintah akan berupaya menarik minat masyarakat lebih besar untuk memanfaatkan insentif kendaraan listrik. Seperti melakukan sosialisasi secara masif bersama stakeholder terkait, termasuk pelibatan key opinion leader (KOL) atau seorang ahli di suatu industri, influencer dan publik.
Sama dengan hal pembelin motor listrik baru yang mendapat potongan harga Rp7 juta per unit, masyarakat yang ingin mengkonversi motor konvensionalnya menjadi motor listrik menerima bantuan Rp7 juta per unit.
Namun, dari target 50.000 unit konversi motor listrik di tahun ini, baru 160 permohonan konversi sepeda motor listrik sudah diajukan konsumen per Kamis (4/5).
"Kami juga melibatkan perbankan untuk memfasilitasi pembiayaan proses konversi yang terjangkau," ujar Dadan kepada wartawan beberapa waktu lalu. (Z-8)
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Saat ini mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan rencananya untuk mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid kepada kementerian terkait.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik cenderung stagnan pada angka satu juta unit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Beragam insentif fiskal dan prosedural pun digelontorkan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk menarik investasi dan peningkatan daya saing industri di KEK Nongsa Digital Park
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved