Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BEBERAPA waktu lalu, media sosial dihebohkan isu tentang tertahannya barang kiriman berupa alat kesehatan. Dilansir melalui laman instagram @niluhdjelantik, pada Kamis (6/4) lalu, terdapat sebuah tayangan video seorang warga negara asing (WNA) penyandang disabilitas asal Finlandia berinisal PR, yang mendatangi Kantor Pos Lalu Bea Denpasar untuk mengambil paket barang. Namun, paket barang tersebut termasuk dalam aturan larangan dan pembatasan impor alat kesehatan, sehingga diperlukan surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI untuk mengeluarkan barang tersebut.
Dalam menanggapi isu tersebut, mempertimbangkan asas kemanusiaan Bea Cukai Ngurah Rai merespons cepat dengan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) yang langsung memberikan dukungan penuh untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Bea Cukai Ngurah Rai bertemu langsung dengan WNA tersebut dan turut aktif membantu pengurusan perizinan secara online melalui link http://www.esuka.binfar.kemkes.go.id pada Jumat sore (7/4).
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ngurah Rai Bowo Pramoedito mengatakan bahwa hasil komunikasi dan koordinasi dengan Kemenkes RI membuahkan hasil hingga WNA tersebut mendapatkan surat rekomendasi Special Access Schemes atas barang impornya.
Baca juga: Kirim Coklat dari Luar Negeri Kena Pajak Sembilan Juta? Simak Faktanya!
“Barang kiriman tersebut berisi 3 kemasan hydrophilic single-use catheter masing-masing 30 pcs, 3 pcs kantong urin dengan selang, dan 2 kemasan condom catheter berlabel Coloplast Conveen masing-masing 30 pcs,” rinci Bowo.
Bowo melanjutkan bahwa dengan terbitnya surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI, WNA tersebut dapat menerima alat kesehatan yang dia perlukan pada Sabtu pagi (8/4).
WNA tersebut menyatakan bahwa dia ingin menerima barangnya setelah surat izin benar-benar dia dapatkan dari pemerintah Indonesia. Ia mengatakan bahwa alat kesehatannya masih tersedia untuk memenuhi keperluannya sampai dengan hari Sabtu (8/4).
Baca juga: Waspadai Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai, Jangan Sembarang Transfer
Barang kiriman berupa kateter tersebut termasuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/234/2018 tentang Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor yang Pengawasannya Dilakukan dalam Kawasan Pabean (Border) dan di Luar Kawasan Pabean (Post Border).
“Sebagai community protector, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta dukungan terhadap masyarakat terutama terhadap kaum kelompok rentan. Kami juga akan terus menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Bowo. (S-3)
Kemenkes RI luncurkan Konsorsium 1000 HPK bersama Rabu Biru Foundation untuk mengintegrasikan intervensi kesehatan ibu dan anak demi target Indonesia Emas 2045.
KADIN, Takeda, dan Bio Farma luncurkan SIAP Lawan Dengue untuk perkuat K3 dan produktivitas perusahaan dari risiko demam berdarah di Indonesia.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa label Nutri-level pada pangan siap saji.
Ada sekitar 408.661 kasus baru kanker dengan lebih dari 242.000 kematian setiap tahunnya di Indonesia.
Kemenkes meresmikan penerapan label Nutri-Level pada produk makanan dan minuman (mamin) kemasan untuk mencegah konsumsi gula, garam, lemak berlebih.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penyakit parkinson merupakan salah satu penyakit yang mencerminkan realitas penuaan masyarakat dan meningkatnya beban penyakit degeneratif.
Upaya mendorong kemandirian alat kesehatan dalam negeri mulai mengarah pada integrasi teknologi digital.
Kenaikan laba yang melampaui pertumbuhan pendapatan ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mempertajam portofolio produk strategis serta menjaga efisiensi operasional.
Ketidakakuratan dokumen teknis saat ini menjadi kendala terbesar bagi pelaku industri dalam memenuhi standar regulator.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi langkah cepat sektor swasta dalam membantu mempercepat pemulihan fasilitas publik di daerah bencana.
Pendekatan yang bersifat administratif-finansial ini membuat sistem kesehatan menjadi reaktif.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved