Hadiri Munas GAPKI, Kementan Dorong Kolaborasi Demi Persawitan Indonesia

SEKTOR pertanian andalan perekonomian nasional, salah satunya sub sektor perkebunan turut menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian.

Terlihat bahwa yang melonjak pada tahun 2022 paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 trilyun rupiah (75,30%). 

Saat ini, tak dapat dipungkiri kebun sawit rakyat terus dihadapkan berbagai tantangan baik dari segi produksi, produktivitas maupun capaian peremajaan.

Pemerintah tentu tak tinggal diam, terus berupaya menemukan dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna dalam mengatasi tantangan perkelapasawitan Indonesia.

Baca juga: Sawit jadi Masa Depan Perekonomian Indonesia

Salah satunya melalui koordinasi dan sinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan berbagai pihak terkait lainnya. 

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mewakili Menteri Pertanian hadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) GAPKI ke XI, mulai dari tanggal 8 hingga 10 Maret 2023 di Bali. MUNAS kali ini mengangkat tema memperkuat kemitraan industri sawit sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Baca juga: Indonesia Berpeluang jadi Pemain Utama dalam Industri Kelapa Sawit Dunia

“Demi memperkuat perkelapasawitan Indonesia kata kuncinya adalah kemitraan yang merupakan upaya membangun kelembagaan petani dalam rangka peningkatan ekonomi melalui nilai tambah dan daya saing kelapa sawit nasional,” ujar Andi Nur. 

Andi Nur menambahkan, Kita bersama memahami bahwa tantangan utamanya adalah pada produksi dan produktivitas, padahal luasan areal dan produksi kelapa sawit Indonesia nomor 1 dunia.

Untuk itu perlu menjadi perhatian kita semua, mari bersama dorong terus peningkatan produktivitas tanaman, dengan perkuat strategi khususnya melalui peremajaan tanaman pada perkebunan rakyat.

Ia menjelaskan, Pemerintah bersama pihak terkait terus berupaya mendorong dan genjot realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 diketahui bahwa capaian kita sebesar 278.200 ha, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. 

Baca juga: Permentan No 3 Tahun 2022 Jamin Keadilan Program PSR Sampai ke Petani Sawit

Lebih lanjut Andi Nur mengatakan, guna tingkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dilakukan upaya kolaborasi dan difasilitasi dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan. 

Target Program PSR

“Di tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi, sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, Lanjut Andi Nur, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektare pada tahun 2023 yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.

Baca juga: PTPN III Kembangkan Biopelet Tandan Kosong Sawit dengan Mitra dari Jepang

"GAPKI harus turut berkontribusi dan bersinergi demi mensukseskan program tersebut, dengan mendorong kemitraan perusahan-perusahaan besar dengan kelembagaan pekebun rakyat," kata Andi Nur.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka akselerasi pencapaian PSR, diawali dengan revisi Permentan Nomor 03 tahun 2022 menjadi Permentan Nomor 19 tahun 2023.

Koordinasi Berbagai Pihak

Tak hanya itu, turut dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Perusahaan Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten dan provinsi.

Lebih lanjut Andi Nur mengatakan, Upaya lainnya seperti beberapa waktu lalu telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian Pertanian khususnya Direktur Jenderal Perkebunan, dengan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

"Kami juga menghadirkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan dukungan dalam akselerasi program PSR melalui Program Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) agar pelaksanaan program PSR dapat berjalan dengan baik," jelasnya.

“Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi.  Saya optimis Sawit Indonesia Berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak dalam mengakselerasi kolaborasi semua pihak,” ujar Andi Nur.

Kementan Dukung GAPKI
  
Kementan mengapresiasi atas kinerja dan capaian GAPKI beserta pihak terkait lainnya yang luar biasa memberikan komitmen terbaik dan tetap berprestasi pada sektor pertanian khususnya kelapa sawit Indonesia.

“Semoga langkah-langkah yang kami lakukan mendapatkan dukungan dari semua pihak, agar memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat perkebunan kelapa sawit nasional, khususnya bagi pekebun kelapa sawit," tuturnya.

"Mari melangkah dengan semangat, jadilah inspirasi yang mampu memberikan pencerahan. Mari kita wujudkan kelapa sawit Indonesia maju mandiri modern,” harap Andi Nur. (RO/S-4)