Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH dinilai terlalu optimistis menatap perekonomian di tahun depan. Padahal sejumlah tantangan glonal diprediksi masih akan menghantui dan tidak diketahui pasti kapan berakhirnya.
Kepercayaan diri yang tinggi dari pengambil kebijakan itu dapat dilihat dari penyusunan asumsi makro untuk tahun 2024 yang disampaikan oleh pemerintah dalam rapat terbatas di Istana Presiden pada Senin (20/2).
"Itu sangat, sangat optimis, terlalu optimis," ujar Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dimintai pendapat oleh Media Indonesia.
Pemerintah diketahui menetapkan asumsi makro untuk 2024 yakni, dengan rincian, pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%; inflasi 1,5%-3,5%; nilai tukar rupiah Rp14.800-Rp15.400 per dolar AS; suku bunga SBN 10 tahun 6,5%-7,4%; Indonesia Crude Price (ICP) US$75-US$85 dolar per barel; produksi minyak 592.000 - 691.000 barel per hari; dan roduksi gas 1,007 juta - 1,058 juta juta barel setara minyak per hari.
Yose menyoroti tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang diletakkan pemerintah dalam asumsi dasar makro 2024. Menurutnya, itu akan sulit dicapai, bahkan di titik terendahnya yang 5,3%.
"Kelihatannya masih agak sulit untuk kita capai di atas 5,3%, itu masih agak sulit, karena ke depan ini masih terlihat bahwa masih penuh tantangan di tingkat global. Kita juga masih bisa melihat bahwa kondisi geopolitik belum tentu akan stabil," terangnya.
Baca juga: Airlangga Klaim Perppu Cipta Kerja Sudah Disahkan
Sementara untuk angka asumsi inflasi, Indonesia diperkirakan masih akan mampu menjaga tingkat inflasi di kisaran 3%. Asalkan, kata Yose, perekonomian yang banyak ditopang oleh konsumsi dalam negeri juga diimbangi oleh sisi penawaran atau produksi.
Sebab, sisi penawaran atau produksi tak mampu mengimbangi permintaan bakal menimbulkan overheating pada perekomian. Itu akan memicu peningkatan inflasi, alih-alih terjaga di level yang ditargetkan.
"Kalau itu (permintaan) tidak dibarengi dengan suplai atau produksi yang cukup, termasuk impor, maka yang terjadi adalah kenaikan harga dan mendorong inflasi lebih tinggi," jelas Yose.
Sementara itu, periset dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, target defisit anggaran negara yang dipatok di kisaran 2,16% hingga 2,64% di tahun depan berpeluang untuk dicapai. Itu menurutnya dapat dilakukan bila melihat rekam jejak pengendalian defisit anggaran dalam dua tahun terakhir yang berada di bawah target.
Kebijakan yang dianggap akan mampu menekan defisit anggaran salah satunya ialah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan cara ini, data basis pajak akan lebih luas dan berpotensi menambah penerimaan pajak orang pribadi yang telah menjadi wajib pajak.
Selain itu, adanya wacana pemerintah bakal memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2024 juga berpeluang mendorong pendapatan negara. "Ini juga akan ikut membantu dari sisi penerimaan dan pada muaranya akan membantu pemerintah dalam mencapai target defisit yang disampaikan," pungkas Yusuf. (OL-4)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dialog ekonomi ini membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional yang menuntut kewenangan lebih luas untuk mengelola anggaran dari pemerintah pusat.
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved