Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTAKomisi XI DPR RI Siti Mufattahah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiapkan roadmap terkait dengan optimalisasi perannya sebagai pelindung masyarakat (community protector). Hal ini disampaikannya terkait dengan makin maraknya peredaran rokok ilegal.
“Bea Cukai juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai community protector dengan turut andil mengawasi dan melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal? Kira-kira seperti apa roadmap DJBC yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan peran Bea Cukai sebagai community protector di tahun ini?” tanya Siti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
Dalam pertemuan tersebut, politikus Partai Demokrat itu juga mengaitkan peredaran rokok ilegal dengan kenaikan Cukai Hasil Tembakau.
nurutnya, kenaikan cukai tak hanya berdampak negatif bagi Industri Hasil Tembakau (IHT), namun juga memicu peredaran rokok ilegal. Hal ini kemudian justru akan berpotensi membuat hilangnya penerimaan negara dari rokok legal.
Baca juga: Bea Cukai Kudus Gagalkan Peredaran Ratusan Ribu Rokok Ilegal Lewat Jasa Ekspedisi
“Pemerintah tidak bisa terus menerus menekan IHT dengan menaikan tarif cukainya saja. Konsekuensi dari kenaikan cukai yang eksesif tidak hanya berdampak negatif pada keberlangsungan IHT,: kata Siti.
"Tetapi juga memicu semakin banyaknya peredaran rokok ilegal, yang mana justru dapat menjadi bumerang bagi penerimaan pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara,” ujarnya.
Agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara tanpa terlalu membebani IHT dari cukai hasil tembakau, menurutnya, pemerintah harus menemukan beberapa alternatif kebijakan.
Legislator dapil Jawa Barat XI ini menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan dasar penerimaan pajak maupun menerapkan cukai pada produk lainnya.
“Pemerintah perlu meningkatkan tax base atau barang lain yang kena Cukai. Melalui rapat ini mungkin Pak Dirjen bisa sampaikan mengenai alternatif penerimaan Cukai pemerintah selain CHT,” tambah Siti.
Pada kesempatan yang sama, Siti juga sempat menanyakan evaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dalam mengoptimalisasi penyaluran dana bagi peningkatan petani tembakau di daerah. Menurutnya penting untuk dibahas secara transparan. (RO/OL-09)
Pemberian izin penambahan perlakuan tertentu ini diharapkan dapat dimanfaatkan para perusahan untuk mendukung kegiatan industrinya.
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana menerima hibah alat laboratorium berupa spectrometer dari University of Natural Resources and Life Sciences
Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) berhasil menggagalkan penyelundupan dua unit mobil yang diduga berasal dari Malaysia
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memusnahkan ratusan ribu minuman keras dan belasan juta rokok ilegal. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp165 miliar.
Bea Cukai Indonesia dan Singapore Police Coast Guard (SPCG) mengadakan pertemuan bilateral yang penting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (24/7).
RENCANA pemerintah memperluas penerimaan cukai ke tiket konser, deterjen, hingga makanan cepat saji dinilai bisa memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved