DPR Minta Lippo Segera Bereskan Kerugian 130 Konsumen Meikarta

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendesak agar PT. Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang bertanggung jawab atas proyek Meikarta, segera menyelesaikan permasalahan 130 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Ratusan konsumen itu mengklaim merugi hingga Rp30 miliar karena tidak menerima unit apartemen yang dijanjikan dari pengembang Meikarta. Hal tersebut disampaikan Dasco saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) DPR ke District 1 dan 2 Meikarta di Kawasan Sentra Kota Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2).

"Kami sudah mengadakan dialog dan manajemen Lippo mengatakan paling lama sebulan masalah 130 konsumen itu selesai. Kami di DPR akan terus ikut memantau proses ini," ujar Dasco.

Ia menjelaskan LPCK akan mengembalikan dana 130 konsumen dengan proses titip jual yang mana unit yang sudah dibayarkan ratusan konsumen itu akan diperjualbelikan kembali melalui secondary market atau pasar sekunder.

"Jadi 130 konsumen yang meminta uang akan disetor kembali unit yang sudah dipesan. Kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen selesai dan akan terus kami kawal perlindungan konsumen ini," janjinya.

Dasco menambahkan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta yang merupakan anak usaha LPCK, juga telah mencabut gugatan Rp56 miliar terhadap 18 konsumen Meikarta.

"Yang dikeluhkan konsumen sudah diakomodir manajemen, tinggal kami dari Komisi III akan melihat sejauh mana penetapan di pengadilan nanti," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Ketut Budi Wijaya menyampaikan, sudah dibangun tujuh blok dengan 14 menara atau tower di District 1 dan 2 Kawasan Meikarta.

"Rata-rata satu tower 75-95% unit telah serah terima. Tahun ini kami akan serahkan 2.200 unit. Jadi begitu selesai dibangun, akan diserahkan ke konsumen," ucapnya.

Harga tiap unit apartemen di masing-masing menara bervariasi, mulai dari Rp280 jutaan hingga Rp500 jutaan. Ketut menambahkan, bagi konsumen yang sudah terlanjur memesan di Distric 3 Meikarta, diminta untuk merelokasi pemesanan ke District 2.

"Di District 2 masih dibangun 9 tower lagi. District 3 tidak ada pembangunan. Kalau mereka setuju, bisa relokasi ke Distric 2, jauh lebih bagus karena dekat dengan kawasan Lippo Cikarang," imbuhnya.

Sidak

Saat sidak berlangsung, dari pantauan Media Indonesia terlihat unit-unit apartemen masih sepi dihuni konsumen. LPCK mengajak rombongan legislator dan awak media melihat langsung unit apartemen di District 1 Tower Parkview 51022, tepatnya di lantai 10. Ruangan seluas 73 meter persegi (m2) tersebut memiliki satu ruang tamu lengkap dengan furnitur seperti sofa, meja, lampu, serta dua kamar tidur, dapur dan balkon.

Pihak manajemen tower mengatakan unit tersebut dipatok seharga Rp500 jutaan dan sudah dihuni konsumen.

Di luar apartemen tower Parkview Meikarta District 1 terlihat sejumlah ruko-ruko makanan minuman ternama berjejer, tempat parkir, taman kecil dan lainnya. Salah satu warga saat ditemui mengaku tidak menempati apartemen Meikarta. Perempuan paruh baya yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan tidak ingin bertempat tinggal di apartemen Meikarta karena khawatir akan dihadapkan sejumlah masalah saat memesan apartemen tersebut.

"Saya enggak mau ada masalah dengan tempat tinggal saya nanti. Kan kabar soal apartemen Meikarta itu simpang siur, katanya banyak masalah. Sekarang saya tinggal di kawasan Lippo Cikarang, enggak jauh dari sini," pungkasnya. (OL-8)