Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak lalai dalam mengawasi produk-produk jasa keuangan. Jangan sampai tragedi keuangan besar yang terjadi pada Adani Group di India, terjadi di Indonesia.
Jokowi pun menuntut OJK bekerja secara maksimal, tidak hanya dari segi makro, tetapi juga mikro. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh produk jasa keuangan harus dilakukan secara intensif.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani, di India. Secara makro, negaranya bagus, tapi mikronya ada masalah," ujar Jokowi di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2).
Ia mengungkapkan, hanya karena perilaku melenceng satu perusahaan, dana sebesar US$120 miliar atau setara Rp1.800 triliun lenyap begitu saja. Para investor pun berbondong-bondong kabur membawa uang mereka dari negara tersebut karena kondisi yang dianggap tidak aman.
"Rp1.800 triliun itu seperempat PDB India. Hilang. Kemudian apa yang terjadi? Capital outflow, semua uang keluar. Rupee jatuh. Padahal kondisi makronya bagus. Hati-hati," tegasnya.
Baca juga: Visa dan Kadin Indonesia Kolaborasi Perkuat Literasi Keuangan UMKM
Berkaca dari peristiwa tersebut, ia meminta OJK bekerja secara detail, mengecek semua produk jasa keuangan, jika perlu secara satu per satu.
"Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu. Kita ini tidak bisa sekarang kerja hanya makro saja. Makro iya, mikro juga harus detail. Dicek satu per satu," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, perusahaan riset keuangan dan investasi asal Amerika Serikat, Hindenburg Research, mengeluarkan laporan berisi tuduhan yang menyebut perusahaan-perusahaan di bawah Grup Adani melakukan manipulasi saham dan skema penyelewengan pembukuan keuangan selama puluhan tahun.
Di dalam laporannya, Hindenburg mengungkap rekening Grup Adani di luar negeri menggelontorkan transfer uang ke unit-unit perusahaannya yang tengah menjual saham dengan tujuan menggelembungkan harga saham mereka.(OL-5)
Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 951 pinjol ilegal dan 2 investasi bodong selama Januari-Maret 2026. Simak modus terbaru dan total dana yang diselamatkan.
Upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Program tersebut juga diharapkan semakin mempercepat akses keuangan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jumlah rekening pelajar di Indonesia tembus 59 juta dengan dana Rp30,31 triliun. OJK ungkap tren meningkat dan faktor pendorongnya di 2026.
MSCI soroti reformasi pasar modal Indonesia. OJK klaim transparansi dan integritas meningkat, jadi sinyal kuat bagi investor global jelang review indeks 2026.
Dorongan untuk memperdalam instrumen investasi di pasar modal Indonesia kian menguat seiring kebutuhan akan produk yang lebih beragam dan adaptif terhadap dinamika pasar global.
Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menyoroti lemahnya pengawasan sistem merit pasca-penghapusan KASN yang memicu praktik jual beli jabatan oleh kepala daerah.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang selama bulan suci Ramadan.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved