Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di tahun depan. PHE akan menawarkan 10%-15% sahamnya di pasar modal.
Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury mengungkapkan, alasan rencana aksi korporasi tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja modal atau capital expenditure (capex) PHE yang mencapai US$4 miliar-US$6 miliar atau Rp60 triliun-Rp90 triliun.
"Kami harapkan pelaksanaan IPO selain meningkatkan transparansi, juga meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan," kata Pahala dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan, Rabu (7/12).
Dengan adanya pendanaan yang besar itu diharapkan Kementerian BUMN bisa mengoptimalkan peran PHE dalam menjaga momentum harga minyak dan gas bumi dunia yang tinggi di global.
"Juga bisa menumbuhkan sentimen baik pada investor energi. Serta bisa mengoptimalkan rencana ini karena di Indonesia masih minim emiten untuk eksplorasi dan produksi migas yang IPO," terangnya.
Selain itu, pendanaan dari IPO tersebut akan digunakan PHE untuk pengembangan blok migas di Indonesia, maupun di luar negeri. Dengan modal tersebut diharapkan PHE bisa memproduksi minyak terbesar dengan basis cadangan yang cukup.
"PHE sudah mengoperasikan wilayah kerja (WK) besar di Aljazair serta pertumbuhan organik dan non organik yang sudah beroperasi di beberapa WK dengan mitra global terkemuka lainnya," ucap Pahala.
Baca juga: Pertamina Dinilai Jadi Garda Terdepan Dekarbonisasi
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid berpandangan ada dua subholding Pertamina yang tidak boleh disentuh swasta dan tidak boleh IPO, yakni Pertamina Patra Niaga, karena menyangkut level masalah penting soal distribusi minyak dan berikutnya ialah PHE.
"PHE itu menyangkut barang penting yang memiliki high intensity conflict (intensitas konflik tinggi). PHE itu investor yang datang, tidak perlu mencari. Tapi kenapa IPO?" kata Legislator Golkar itu.
Nusron mengatakan, yang lebih pantas untuk IPO ialah PT. Pertamina International Shipping (PIS) karena sifatnya pendukung bisnis Pertamina yang membutuhkan dana dalam meningkatkan pengembangan kilang di Indonesia. (A-2)
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
Setelah IPO, perusahaan menargetkan di 2024 penjualan dapat meningkat hingga 20%. Pada jangka panjang lima tahun ke depan, pihaknya menargetkan pendapatan per bulan sebesar Rp100 miliar.
Dalam rencana IPO, perseroan membuka harga penawaran awal (bookbuilding) Rp100-Rp105 per saham dengan maksimal 680 juta lembar
Selama masa penawaran umum pada 3-6 Juni 2024, total permintaan yang masuk mencapai 25,54 miliar lembar Saham atau senilai Rp2,8 triliun, jauh di atas yang ditawarkan 620 juta lembar saham
PT Benteng Api Technic atau BAT Refractories berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di BEI dengan melepas 620 juta saham.
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
SEJUMLAH anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahan BUMN.
Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terjadi lantaran tidak berjalannya prinsip GCG.
Sebanyak 13 bazar UMKM untuk Indonesia diagendakan sepanjang 2024 ini. Hal tersebut sebagai wujud pengembangan UMKM herbal nusantara.
KEMENTERIAN BUMN mengungkap modus yang digunakan anak usaha Indofarma sehingga menyebabkan penyimpangan dana hingga Rp470 miliar.
Grup marching band PosIND ini didatangkan langsung dari kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved