Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CORPORATE Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting berkomitmen mengawal distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh penjuru daerah terutama 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurutnya, Pertamina akan menyalurkan ke SPBU serta melalui 7.000 lembaga penyalur yang dimiliki karena badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan BBM
"Kami pastikan stok BBM mencukupi dan aman hingga akhir tahun sehingga masyarakat tidak perlu khawatir soal itu," ujar Irto pada diskusi virtual, Jumat (30/9).
Lebih lanjut, Irto menjelaskan hingga akhir semester 1 2022, tren ICP dan kurs terus meningkat yang berdampak pada potensi kenaikan harga BBM.
"Namun, pmerintah saat itu masih menahan kenaikan harga BBM, khususnya Solar, Pertalite, dan Pertamax. Akibatnya, hal tersebut berdampak pada peningkatan besaran subsidi dan dana kompensasi yang harus ditanggung oleh negara," ujarnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan medesak pemerintah membuat kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan BBM subsidi.
"Revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 masih belum terbit sampai hari ini, mudah-mudahan segera diterbitkan," kata Mamit.
Di sisi lain, dia menilai langkah pemerintah mengalihkan subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial lain sudah tepat sehingga perlu didukung. Namun, Mamit minta agar pemerintah terus memastikan penerima manfaat bantuan sosial tepat sasaran.
"Apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat dan perlu didukung dan kawal terus, khususnya bagaimana pembagian BLT dan BSU itu benar-benar tepat sasaran," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Pertamina Apresiasi Satgas Pengawasan BBM Subsisi Bentukan ...
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved