DPR: Pertamina Mampu Tahan Selisih Harga BBM, Pengawasan Perlu Diperketat

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai PT Pertamina (Persero) masih memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung selisih harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Kebijakan pemerintah untuk menahan harga BBM, terutama jenis nonsubsidi, dianggap masih berada dalam batas kemampuan perusahaan.

Menurut Christiany, stabilitas keuangan Pertamina saat ini didukung oleh fundamental perusahaan yang kuat serta dukungan regulasi pemerintah melalui mekanisme subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran.

“Selama dukungan pemerintah melalui kompensasi berjalan baik dan kondisi keuangan perusahaan tetap kuat, Pertamina masih mampu menjalankan penugasan ini,” ujar Christiany dalam keterangan pers yang diterima, Senin (6/4/2026).

Baca juga : Turun Harga Pertamax, Gan! Berikut Daftar Lengkap Harga Terbaru

Peran Vital Kompensasi Pemerintah

Ia menjelaskan bahwa kelancaran pembayaran dana kompensasi dari pemerintah menjadi faktor krusial dalam menjaga kesehatan arus kas (cash flow) Pertamina. Saat ini, realisasi pembayaran kompensasi dilaporkan telah mencapai sekitar 70% setiap bulannya.

Skema pembayaran yang rutin dalam Mata Uang Rupiah tersebut dinilai efektif menjaga likuiditas perusahaan. Dengan demikian, beban selisih antara harga pasar dan harga jual di SPBU tidak langsung mengganggu operasional maupun kinerja keuangan jangka panjang Pertamina.

“Fundamental perusahaan yang kuat, baik dari sisi aset maupun pendapatan, menjadi penopang utama dalam menghadapi gejolak harga energi global. Dalam jangka pendek, peran Pertamina sebagai shock absorber masih sangat efektif menjaga stabilitas energi nasional,” lanjutnya.

Baca juga : Pertamina Upayakan Kuota BBM Pertalite Tak Jebol di Tahun Ini

Meski kondisi keuangan saat ini stabil, Christiany mengingatkan bahwa situasi ini bersifat dinamis. Ketidakpastian harga minyak dunia serta ketergantungan pada konsistensi pembayaran kompensasi menuntut kewaspadaan tinggi dari manajemen Pertamina maupun pemerintah.

Ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar peran Pertamina sebagai penyangga ekonomi tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan kesehatan korporasi di masa depan.

“Kondisi ini situasional. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi potensi risiko ke depan. Pengawasan harus tetap diperketat agar stabilitas ini bisa terus terjaga,” tegas Christiany.

Dengan pengawasan yang intensif, diharapkan Pertamina tetap mampu menjalankan penugasan publik tanpa mengganggu rencana investasi strategis perusahaan di sektor energi lainnya. (H-3)