Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia 2022 Tetap Kuat dan Berdaya Tahan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kuartal III 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan tetap kuat dan berdaya tahan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut diprediksi akan berada di atas 5%.

"2022 kuartal I dan II kita tumbuh konstan di atas 5%. Kuartal III juga diprediksi tumbuh di atas 5%. Kalkulator Bapak Presiden katanya tadi bisa 5,4% sampai 6% di kuartal III. Ini artinya pada saat momentum pemulihan masih kuat memberikan daya tahan cukup baik," ungkap Sri Mulyani dalam acara UOB Economic Outlook 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (29/9).

Sri Mulyani menambahkan daya tahan perekonomian Indonesia juga disebabkan oleh APBN yang sukses menjadi shock absorber. Dia menekankan, penerimaan negara yang melonjak tinggi dari harga komoditas telah dipakai sebagai penghalang shock yang mengguncang Indonesia.

"APBN jadi shock absorber. Anda semua masih bisa menikmati listrik, AC, masih bisa makan, jalan di luar masih macet. Padahal di belahan dunia lain, kondisi sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang terjadi sendirinya, ini karena APBN menjadi shock absorber," tegas Sri Mulyani.

Baca juga: Rasio Utang Turun, Kinerja APBN 2021 Dinilai Cukup Baik

Selain itu, pada kuartal IV 2022 atau tiga bulan terakhir pada tahun ini, Sri Mulyani menegaskan belanja pemerintah akan didorong lebih cepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, saat ini realisasi belanja pemerintah baik pusat dan daerah masih berada di bawah 60%, sehingga masih banyak ruang yang dapat digunakan dalam hal belanja pemerintah.

"3 bulan terakhir atau kuartal IV akan menjadi bulan belanja pemerintah pusat dan daerah. Ini akan akselerasi karena pagunya masih tinggi. Mayoritas masih belanja di bawah 60%. Jadi you can imagine 40% belanja pemerintah pusat dan daerah terkonsentrasi 3 bulan terakhir," ujarnya.

"Pusat sekitar Rp970 triliun (pagu anggaran 2022). Daerah mendekati Rp800 triliun (pagu anggaran 2022). Hitung saja 40% dari tersebut yang akan dibayarkan atau dibelanjakan ke perekonomian," pungkas Sri Mulyani.(OL-5)