Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK berkontribusi terhadap pengurangan 30% emisi karbon serta meningkatkan bauran energi baru terbarukan sebesar 15% di 2030, Pertamina Patra Niaga, sebagai Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mengembangkan bahan bakar hijau atau green fuel.
Perusahaan pelat merah itu menggandeng stakeholders, dengan melakukan penandatanganan Letter of Intent (LOI) Green Fuel Project dengan PT Bhimasena Power Indonesia dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Putra Perkasa Abadi mengenai Green Fuel Project.
"Kami mengenalkan inisiatif Green Guel Project bagi seluruh konsumen industri yang kami layani," ucap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam keterangannya, Rabu (21/9).
Baca juga: Bravo! TNI Siap Jaga Obvitnas Pertamina di Seluruh Indonesia
Alfian menyampaikan, dengan Green Fuel Project, Pertamina Patra Niaga akan menjual produk BBM eksisting kepada pelaku industri yang akan dikenakan pajak karbon. Skemanya dalam bentuk netral fuel atau mekanisme lainnya berupa offset dengan carbon credit.
"Green Fuel Project adalah inisiatif awal, sambil menunggu peraturan Nilai Ekonomi Carbon (NEK) & peraturan Pajak Karbon yang akan ditetapkan Pemerintah,” terang Alfian.
Dengan Green Fuel Project ini, PT Bhimasena Power dapat memanfaatkan skema tersebut untuk mengurangi ekspose produksi emisi yang berimbas kepada pajak karbon perusahaan tersebut.
Untuk kerja sama dengan PT Putra Perkasa Abadi, Pertamina Patra Niaga akan berkomitmen mendukung kebutuhan bahan bakar bagi kendaraan dan alat-alat tambang yang digunakan.
Berdasarkan proyeksi 2023, bahan bakar yang dibutuhkan PT Putra Perkasa Abadi akan meningkat signifikan per bulan dan kebutuhan ini akan disuplai oleh Pertamina Patra Niaga.
“Sebagai salah satu suplier utama bagi industri pertambangan, Pertamina Patra Niaga akan siap menyediakan kebutuhan BBM bagi seluruh konsumen industri," jelasnya. (Ins/OL-09)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
HID merilis Security and Identity Report 2026 yang mengungkap 7 tren utama keamanan global, mulai dari biometrik hingga integrasi identitas fisik-digital.
Gangguan sistem atau downtime menjadi ancaman serius bagi produktivitas perusahaan. Simak solusi infrastruktur IT dari PT Nusa Network Prakarsa.
Sering kali, perusahaan terjebak di tahap percontohan karena demo terlihat bagus.
Pemprov DKI Jakarta tegas tindak perusahaan pelanggar THR 2026. Sanksi mulai teguran tertulis hingga pembekuan usaha. Cek cara lapor di Posko THR di sini!
DALAM rangka memperkuat penetrasi pasar dan memaksimalkan potensi pembiayaan di wilayah Jawa Barat, PT Shinhan Indo Finance (SIF) mengoptimalkan kembali operasional Kantor Cabang Bandung.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved