Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
UNTUK mencegah krisis pangan di Tanah Air, Pimpinan DPR RI melalui Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat meningkatkan produksi komoditas pangan yang masih bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti daging, susu, dan kacang kedelai.
“Yang dibutuhkan adalah kesungguhan, perlindungan, dan koordinasi. Jadi, bebannya bukan hanya ke Kementerian Pertanian saja, tapi juga melibatkan K/L lain,” kata Rachmat Gobel kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/7).
Gobel mengungkapkan, pada 2021 produksi dalam negeri kedelai hanya 213.548 ton, sedangkan impornya mencapai 2,48 juta ton atau 95% impor. Padahal, pada 2016, petani Indonesia masih mampu memproduksi 1,39 juta ton.
“Untuk kacang kedelai, Indonesia pernah mandiri di masa lalu. Namun, karena salah kebijakan dan tiadanya perlindungan, Indonesia kini tergantung impor. Tapi produksi kedelai kemudian menurun terus,” ujar dia.
Dia menjelaskan, kondisi ketergantungan terhadap impor juga terjadi pada daging, susu, mentega, dan telur. Pada 2017, impor susu, mentega, dan telur mencapai US$ 990 juta, lalu pada 2021 melonjak menjadi US$ 1,39 miliar. Sedangkan impor daging pada 2017 mencapai US$ 590 juta, namun pada 2021 melesat menjadi US$ 965 juta.
Hal paling parah, menurut Gobel, adalah impor gandum. Pada 2017, nilai impor gandum mencapai US$ 2,92 miliar, lalu pada 2021 melambung menjadi US$ 4,07 miliar.
Baca juga : Perlu Akselerasi Langkah Antisipasi Dampak Krisis Global
“Tanah Indonesia memang tidak cocok untuk tanaman gandum. Namun kita harus melakukan diversifikasi,” ungkapnya.
Dia menegaskan, Indonesia punya komoditas pengganti tepung gandum, seperti tepung sagu, tepung singkong, tepung jagung, tepung ubi, dan tepung talas. Gobel mencontohkan, di Kabupaten Meranti, Riau, ada mie dari bahan sagu.
“Jadi, yang diperlukan adalah gerakan nasional mengurangi ketergantungan pangan yang berbahan gandum,” ujar dia.
Di Riau ada mie sagu rasanya enak. Maka saatnya kita beralih, seperti Vietnam membuat mi dari beras, atau Jepang membuat mie dari soba. Demikian pula untuk kueh, sudah saatnya mengandalkan tepung berbahan lokal. Ini harus menjadi gerakan nasional,” kata dia.
Rachmat Gobel mengemukakan, pihaknya sangat peduli pada masalah pangan karena pangan menyangkut ketahanan nasional.
“Banyak pemerintahan jatuh dan suatu negara roboh karena tak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya,” ucap dia. (RO/OL-7)
MASYARAKAT Bali mengalami kekhawatiran yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama akan ketahanan pangan dan ketersediaan air.
Di tengah krisis iklim dan krisis pangan, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Perubahan iklim menjadi tantangan kita semua karena akan berdampak terhadap krisis pangan, krisis energi, dan krisis kehidupan bagi anak cucu kita.
Saat ini, sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.
Di tengah ketegangan global terkait krisis pangan, Indonesia memperkuat langkahnya dalam meningkatkan produksi pangan dan mencari sumber daya alternatif yang berkelanjutan.
pemerintah harus membuat kebijakan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di level daerah
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Dalam gelaran ini juga dipamerkan hewan sumber daya genetik asli Jawa Barat yaitu Domba Garut, Sapi Pasundan, dan Ayam Sentul.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Cianjur selalu terpenuhi setiap tahun
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved