Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mendatangi rumah-rumah warga di dua kelurahan di wilayah Jatimelati dan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hadi ingin memastikan proses pengurusan sertifikat di BPN mudah dan bebas dari unsur pungutan liar (pungli).
Terkait adanya kabar pemberitaan adanya pungutan liar terhadap warga saat mengurus surat sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Menteri Hadi menegaskan kejadian pungutan liar di wilayah Jatimurni tidak terjadi.
Baca juga: 3 Hektare Padi Siap Panen Rusak Terserang Hama Wereng
"Pungutan di sini tidak ada. Saya cek langsung ke masyarakat, pertama apakah dalam pengurusan PTSL ini ditarik biaya, mereka menjawab gratis, proses cepat, dan pelayanan juga baik," tegas Hadi di Bekasi, Rabu (6/7/2022).
Mantan Panglima TNI ini meminta agar kepala Kantor BPN khususnya di Bekasi, Jawa Barat, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan tanah. Sebab sertifikat tanah penting bagi setiap warga sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
"Saya minta kepada kepala Kantor Pertanahan di Bekasi supaya terus diakselerasi baik melalui PTSL maupun mandiri agar diberi kemudahan. Agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas haknya, dan tidak ada lagi masalah tumpang tindih kepemilikan lahan," tutur Hadi.
Hadi membeberkan masih ada 46 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, dari total 126 juta secara keseluruhan. Ia mengingatkan jajarannya di daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk bekerja secara maksimal dan mempercepat program PTSL.
Baca juga: Harga Minyak Goreng di Papua belum Rp14 ribu, Mendag: Kita akan Coba!
"Saya harap seluruh kepala kantor bisa mempercepat perolehan bidang tanah di mana targetnya ada 126 juta, kini yang terealisasi sudah 80 juta. Kita kejar terus kekurangannya sehingga setiap kota, kabupaten hingga kecamatan saya tantang bisa lengkap," pinta Hadi.
Sebelumnya dikabarkan salah seorang warga Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, mengaku menjadi korban dari praktik pungli dan menyebut bahwa praktik suap ini terjadi mulai dari lapisan paling bawah. (Ren/A-3)
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait pungli di Rutan KPK besok, Kamis (1/8)
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
DUA ormas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, terlibat keributan hingga viral di media sosial. Ternyata keributan terjadi lantaran masalah rebutan lahan pungutan liar (pungli).
Pungli Raja Ampat mengindikasikan tidak adanya regulasi jelas soal pengelolaan wisata
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare di Desa Modisi.
Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang.
Dalam menyelesaikan masalah lahan untuk IKN, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji jajarannya tidak akan melakukan tindakan asal gusur.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf masjid di Kabupaten Sidoarjo. Ada total 2.900 tanah wakaf tempat ibadah dalam proses penyelesaian sertifikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved