Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menyoroti penyerapan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2022 yang baru terealisasi 26,68% hingga 6 Juni ini.
Angka tersebut dinilai masih kecil mengingat sudah masuk pertengahan tahun 2022. Ini diutarakan Evita dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Selasa (7/6).
"Kalau dilihat sangat minim ya penyerapan anggarannya. Realisasi per 6 Juni 2022 masih 26,68% dari pagu Rp2,38 triliun, ini salahnya dimana pak?" ujarnya ke Lutfi.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta Kemendag untuk tidak membuat kegiatan atau program menumpuk di akhir tahun.
Hal itu, kata Evita, kerap terjadi di K/L yang mana menghabiskan anggaran program kerja saat last minute atau mendekati akhir tahun.
"Jangan sampai kita itu mengadakan kegiatan program semuanya pada end of the year. Itu nanti September penuh semua hotel-hotel. Program yang dijalankan hamya menghabiskan anggaran saja," ucapnya.
Baca juga: Dunia Berpotensi Alami Krisis Keuangan
Evita mendorong Kemendag agar membuat perencanaan matang terhadap program kerja, utamanya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tata tertib niaga.
"Masa sudah Juni baru 26,68%? Kita harus melakukan pengadaan dini. Sejak awal kebutuhan itu sudah jelas disusun. Jangan tender itu dilakukan last minute saja," pungkasnya.
Muhammad Lutfi berujar realisasi anggaran hingga Juni 2022 baru mencapai Rp634,9 miliar atau 26,68% dari total pagu anggaran Rp2,38 triliun.
Selain itu, berdasarkan rapat konsinyering Sekretaris Jenderal dengan Komisi VI DPR RI pada 2 Juni 2022, Kementerian Perdagangan mengusulkan penambahan anggaran.
"Usulan tambahan anggaran Rp459,6 miliar kepada Kementerian Keuangan," ucap Lutfi.
Kemendag sendiri mendapatkan pagu indikatif anggaran Rp2,14 triliun di 2023. Angka ini turun 10,5% atau Rp252 miliar dari alokasi 2022. (OL-4)
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
Pengecekan SPPBE ini merupakan kolaborasi semua pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemendag akan mengadakan pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia 2024 ke-39 pada 9-12 Oktober.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved