Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PER 30 April 2022, total aset Universal BPR (Bank Perkreditan Rakyat) melampaui angka Rp1 triliun. Kunci keberhasilan dari pencapaian ini antara lain didukung peran dari berbagai pihak di antaranya kepercayaan masyarakat serta kerja keras tim dalam mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).
Sebagai informasi, pertumbuhan aset ini didukung oleh penyaluran pinjaman pada April 2022 yang mencapai terobosan angka tertinggi di Rp77,3 miliar serta penempatan DPK yang mencapai tonggak baru di angka tertinggi Rp81,6 miliar. Dengan pertumbuhan aset sebesar 88% YoY per akhir April, Universal BPR kini menduduki peringkat kedua se-Jabodetabek berdasarkan total aset.
"Kami optimistis akan melanjutkan momentum pertumbuhan kinerja Universal BPR dengan melihat potensi bagi UMKM yang mulai pulih dan masih sangat besar," ujar Direktur Utama Universal BPR, Susatyo Anto Budiyono, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5). Untuk 2022, Universal BPR memiliki target pencapaian aset Rp2 Triliun.
Menurut Susatyo, ada lima fokus utama yang tengah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain meningkatkan kualitas manajemen penagihan yang efektif dan kualitas aset yang produktif, meningkatkan kualitas operasional dan efisiensi BOPO, meningkatkan employee engagement, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta meningkatkan percepatan proses yang efektif dan mudah melalui digital banking. Saat ini Universal BPR juga tengah mempersiapkan mobile banking yang akan memberi kemudahan transaksi, cek rekening, maupun transaksi antarbank. Layanan ini juga telah masuk dalam tahap akhir proses perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Baca juga: Miliarder Gautam Adani Akuisisi Perusahaan Semen Holcim India
Per April 2022, Universal BPR memiliki kinerja yang sehat dengan rating sesuai kriteria Tingkat Kesehatan (TKS) OJK yaitu Camel = 96 (sehat min ≥ 81 Sehat). Adapun beberapa rasio yang bisa digarisbawahi antara lain CAR 17,3% (min ≥ 12% Sehat) dan NPL 2,5% (Sehat maks ≤ 5%).
Universal BPR merupakan lembaga keuangan yang didirikan sejak 2003 oleh Kaman Siboro dan Stephen Satyahadi. BPR ini berperan menghimpun DPK dalam bentuk deposito maupun tabungan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Universal BPR terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). (OL-14)
PADA kuartal pertama 2026, pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio mengantarkan PT Bank BTPN Syariah Tbk menorehkan kinerja positif.
RUPST SMBC Indonesia menyetujui pembagian dividen tunai 20% dari laba bersih 2025 dan mengangkat Emilya Tjahjadi sebagai Direktur baru.
Ketahanan Perbankan RI Tetap Kuat Hadapi Risiko Dampak Perang Timur Tengah
DI atas kertas, Indonesia hari ini terlihat kuat. Kita memiliki bantalan fiskal Rp420 triliun, nilai yang tidak hanya besar, tetapi juga menenangkan. Sebanyak Rp120 triliun di Bank Indonesia
Lupa password akun penting? Simak 7 cara praktis mengakses sandi yang tersimpan di HP Android, iPhone, hingga Laptop Windows dan Mac secara aman.
Sidang perkara kredit PT Sritex yang melibatkan mantan pejabat Bank DKI, Babay Farid Wajdi, membahas risiko perbankan dan prosedur mitigasi kredit bermasalah.
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved