Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Soal Minyak Goreng-Pertamax, Presiden Tegur Mendag dan Menteri ESDM

Andhika Prasetyo
06/4/2022 13:29
Soal Minyak Goreng-Pertamax, Presiden Tegur Mendag dan Menteri ESDM
Presiden Joko Widodo.(DOK Youtube Sekretariat Presiden.)

PRESIDEN Joko Widodo kembali menegur sejumlah menterinya yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Kali ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang terkena sentilan.

Dua sosok tersebut dinilai tidak bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait situasi terkini tentang komoditas pangan dan energi baik di lingkup nasional maupun global. Padahal, menurut Jokowi, langkah tersebut sangat krusial di tengah lonjakan harga berbagai komoditas strategis saat ini, yang kemudian berimplikasi langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Tidak ada statement. Tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah empat bulan naik, tidak ada penjelasan apa-apa. Tidak ada penjelasan kenapa ini terjadi. Kemudian Pertamax. Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Presiden menganggap menteri-menteri tersebut kurang memiliki empati kepada masyarakat yang sangat kesulitan karena naiknya harga bahan-bahan pokok. Mereka dinilai tidak memiliki sense of crisis sehingga bekerja seperti biasa-biasa saja.

"Hati-hati, ini Pertamax naik, diceritain dong kepada rakyat. Ada empatinya gitu, loh. Ini tidak ada. Yang berkaitan dengan energi tidak ada statement," ucap mantan wali kota Solo itu.

Jokowi pun menegaskan kepada seluruh menterinya untuk lebih merasakan yang dirasakan masyarakat untuk lebih mengerti yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai, publik merasa diabaikan sehingga tidak puas dan menganggap pemerintah tidak pernah melakukan apapun untuk membantu mereka.

Baca juga: Buka Penjualan Tiket Mudik Lebaran, Damri Siapkan 460 Bus

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita itu harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan kesulitan rakyat. Jangan sampai kita bekerja seperti biasa dan tidak dianggap oleh masyarakat tidak melakukan apa-apa. Atau mungkin memang juga tidak ngapa-ngapain, mungkin tidak kerja," tandasnya. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu
Berita Lainnya