Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBIAYAAN perumahan MBR nonformal sampai hari ini masih tersisih dan tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan MBR. The HUD Institute menilai perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi untuk mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR nonformal.
Dokumen peta jalan (roadmap) ekosistem pembiayaan perumahan rakyat semestinya mengintegrasikan lembaga pembangunan dengan lembaga pembiayaan perumahan rakyat. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi darurat pembiayaan perumahan rakyat khususnya bagi MBR nonformal.
Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Adrinof A Chaniago menyebut bahwa untuk meluaskan kapasitas dan akses pembiayaan perumahan bagi MBR nonformal, penting segera dilakukan langkah nyata. Perlu ide-ide dan gabungan gagasan lama dan baru, yang realistis.
“Tentunya dengan tetap mencari kesamaan pandangan antarpemangku kepentingan. Pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia usaha, dan sumber lainnya sehingga tercipta kewirausahaan sosial untuk membangun pembiayaan bagi MBR nonformal yang berkelanjutan,” ujar Adrinof dalam Fokus Group Discussion HUD Institute, seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (31/3).
Dalam kesempatan sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan sebanyak 59,95% masyarakat bekerja pada sektor nonformal. Sebanyak 74% di antaranya belum memiliki rumah.
Secara lebih rinci, dari 26% yang sudah memiliki rumah, 87% di antaranya memerlukan perbaikan rumah. Adapun dari 74% yang belum memiliki rumah itu, sebanyak 41% ingin membangun rumah sendiri.
“Karena itulah pembiayaan mikro perumahan bagi MBR nonformal merupakan tantangan yang serius ke depan. Bagaimana kita bisa membangun lewat skema program yang sudah ada dan terus dikembangkan," ungkap Herry.
Menurutnya, perlu perangkat yang kuat agar sektor nonformal bisa masuk ke formal. Pilihan pembiayaan yang sudah ada harus terus dikembangkan namun jangan sampai bertabrakan satu sama lain.
“Segmentasi harus dirancang secara benar dan terstruktur,” tegasnya.
Di sisi lain, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Hukum dan Administrasi Nostra Tarigan menyebutkan selama periode 2010-2021 realisasi penyaluran dana FLPP, masih didominasi oleh pekerja formal (827.052 unit). Adapun pekerja nonformal (meliputi petani, nelayan, wiraswata murni, dan pekerja sektor jasa lainnya) baru mencapai 116.527 unit.
BP Tapera sebagai katalis pembiayaan perumahan MBR nonformal, lanjut Nostra, memiliki beberapa program strategis. Di antaranya melakukan akuisisi peserta dan pengelolaan kepesertaan, pengumpulan dan pengembalian tabungan, pemetaan risiko serta menyiapkan produk pembiayaan perumahan bagi MBR non formal.
Menurutnya, BP Tapera akan bekerja sama dengan program dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta serta platform dan komunitas untuk kolaborasi program dan data yang memungkinkan MBR nonformal lebih mudah dijangkau serta membantu menekan risiko bagi perbankan.
"Dana Tapera yang ditempatkan di bank/ lembaga penyalur dapat disalurkan kepada MBR nonformal dalam bentuk produk pembiayaan yang telah disesuaikan dengan karakteristik MBR,” pungkasnya. (RO/X-12)
Penyaluran kredit dan pembiayaan pada semester pertama 2024 tercatata sebesar Rp352,06 triliun
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
CIMB Niaga Syariah menggandeng fasilitas kesehatan untuk memberi kemudahan dalam pembiayaan jasa Kesehatan.
Pemanfaatan aplikasi kasir digital merupakan salah satu solusi untuk mengoptimalkan kegiatan operasional dari sebuah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayan usaha.
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong lembaga pengelola bank sampah di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan legalitas atau badan hukum seperti koperasi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Industri properti seperti real estat dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved