Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pentingnya mekanisme pasar karbon, seperti adanya pajak karbon dalam mengejar target pengurangan emisi 29% di 2030 dan net zero emission di 2060.
Pasalnya, dalam mewujudkan penurunan emisi itu dibutuhkan biaya yang fantastis, yakni estimasi dana sekitar US$247 miliar atau setara Rp3.461 triliun.
"Artinya setiap tahun kita butuh Rp266 triliun biaya untuk bisa deliver determinasi kita dalam mengurangi karbon sesuai target," kata Sri Mulyani dalam PPATK 3rd Legal Forum, Kamis (31/3).
Menkeu membeberkan bahwa anggaran dari pemerintah untuk membiayai pendanaan pengurangan emisi hanya 60%, baik dari kantong APBN, BUMN dan APBD. Sisanya 40% berasal dari private sector atau pihak swasta.
"Peranan private sector tidak mungkin jalan tanpa ada mekanisme pasar, di sini lah kenapa instrumen carbon price menjadi sangat penting, pajak karbon pun menjadi salah satu instrumen," jelasnya.
Lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sudah diperkenalkan mekanismenya dan siap diimplementasi pada Juni atau Juli tahun ini.
Penerapan pajak karbon dalam negeri dipatok dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan.
"Determinasi Indonesia soal climate change tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah sendiri, harus ada partisipasi swasta, baik nasional maupun global," tegasnya.
Namun, masalah soal pajak karbon bakal menjadi tantangan kedepan bila berbagai negara menerapkan tarif yang berbeda.
Srimul mencontohkan bisa saja negara lain memasang tarif pajak karbon sebesar US$3 per ton CO2e US$25 hingga US$45 per ton CO2e. Hal tersebut bisa menimbulkan masalah baru.
"Kalau ada barangnya sama, tapi dijual dengan harga berbeda, maka kemungkinan ada kebocoran. Jadi desain market for carbon ini cukup rumit," pungkasnya. (Ins)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved