Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menstabilkan harga-harga pangan yang sudah banyak mengalami peningkatan jelang bulan Ramadan dan Lebaran.
Puan juga mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
“Kita ketahui kenaikan harga pangan sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Pemerintah harus bisa menstabilkan harga-harga pangan sebelum bulan Ramadan,” ujar Puan, Selasa (29/3/2022). Beberapa bahan pangan yang sudah mulai mengalami kenaikan seperti kedelai, daging sapi, gula, dan tepung terigu.
Baca juga: Harga Kebutuhan Pokok Sudah Naik, Pola Inflasi Ramadan Tahun Ini Diprediksi Lebih Tinggi
Puan juga menyoroti permasalahan minyak goreng yang belum juga terselesaikan dalam hal harga imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global.
“Meski saat ini stok minyak goreng tidak lagi langka, tapi persoalan harga yang tinggi masih membebani masyarakat. Kami harap pemerintah lebih konsisten menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar,” ucap politikus PDI-Perjuangan tersebut.
Puan memahami kenaikan harga pangan sebagian ada yang dipicu kerena faktor global. Berbagai bahan pangan yang masih membutuhkan bahan baku impor membuat komoditas pangan semakin tinggi harganya.
“Tapi penting juga agar ada antisipasi dari stakeholder terkait sehingga harga pangan tidak kian naik saat memasuki Ramadan dan Lebaran,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan stok barang kebutuhan pokok, khususnya komoditas-komoditas pangan strategis, tersedia di pasaran. Dengan pasokan yang cukup, kata Puan, keamanan harga pun akan lebih terjamin.
“Harus ada pengecekan dan monitoring berkala antara kementerian-kementerian terkait bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan bahan pokok jelang bulan suci Ramadan,” ujar mantan Menko PMK ini.
Selain itu, Puan juga meminta agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadan tiba tidak terkendala.
“Kenaikan permintaan harus dibarengi dengan ketersediaan stok dan lancarnya distribusi agar tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga. Pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan juga harus diperketat, dan perlunya tindakan tegas bagi pelaku yang mencoba memainkan harga maupun pasokan bahan pangan di pasar,” jelas Puan.
Puan menekankan optimalisasi sinergi dan kerja sama antara semua pemangku kepentingan dalam upaya mengamankan pasokan dan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri.
Ia mengatakan, DPR RI juga akan ikut mengawal persoalan ini. “Baik itu dari sisi kebijakan maupun pengawasan di lapangan. Negara harus bisa menstabilkan stok dan harga pangan, apalagi daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, khususnya kelompok renta,” tutup Puan. (RO/OL-09)
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved