Neraca Dagang Indonesia Diprediksi Surplus dengan Tiongkok di 2022 

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan memiliki neraca dagang surplus dengan Tiongkok di 2022. Hal itu didorong oleh upaya hilirisasi industri yang sedang dilakukan pemerintah. 

"Tahun ini kita mungkin akan surplus (neraca dagang) dengan Tiongkok," ujarnya dalam Media Group Network Summit 2022 bertajuk Sinergi Bersama untuk Penguatan Sektor Riil, Kamis (27/1). 

Luhut bilang, pada 2019 neraca dagang Indonesia mengalami defisit terhadap Tiongkok, yakni senilai US$27 miliar. Namun karena hilirisasi yang digalakkan pemerintah dalam dua tahun terakhir, defisit tersebut menyusut menjadi US$3 miliar di 2021. 

Dia bilang, komoditas utama yang berhasil menekan defisit neraca dagang itu ialah besi dan baja. Bila sebelumnya Indonesia hanya mengekspor bahan mentah ke Negeri Tirai Bambu, saat ini komoditas yang diekspor berupa barang jadi berupa stainless steel. 

Peningkatan nilai tambah komoditas karena hilirisasi itu disebut nyata dampaknya bagi perdagangan dan perekonomian nasional. Luhut bilang, hasil itu sekaligus mementahkan kritik yang kerap disampaikan kepada pemerintah dalam upaya hilirisasi industri. 

"Ini satu hal yang banyak orang tidak paham. Itu karena industrialisasi yang sedang berkembang di Indonesia yang banyak tidak disadari. Kita hanya banyak mengkritik kenapa kita membangun smelter dan kerja sama dengan Tiongkok," jelasnya. 

Luhut menjelaskan, hilirisasi industri juga berdampak pada terciptanya stabilisasi nilai tukar rupiah. Bahkan, langkah pengetatan stimulus moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat yang berpotensi memunculkan arus modal asing keluar dari Indonesia dinilai tak akan berdampak siginifikan. 

"Hilirisasi juga membantu meningkatkan stabilisasi nilai tukar rupiah. Di 2015 ada dollar outflow US$1 miliar, itu berdampak pada 3,6% pelemahan rupiah. Tapi kalau outflow itu terjadi (sekarang) dan ada tappering off, itu hanya akan berpengaruh 0,5%," urainya. 

Baca juga : Pemerintah Fokus Dorong Pertumbuhan UMKM

Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, langkah hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah dalam dua tahun terakhir berhasil membuat industri nasional berdaya saing di tingkat global. Salah satunya dapat dilihat dari langkah Tiongkok yang melakukan Trade Meassure pada komoditas besi baja Indonesia. 

Mekanisme perdagangan itu, kata Lutfi, akan dikeluarkan oleh suatu negara apabila ada pertumbuhan tinggi pada komoditas tertentu yang masuk ke negaranya. Tujuannya ialah untuk memproteksi barang yang dihasilkan dalam negeri. 

"Hal ini tidak bisa dibayangkan akan terjadi di 5 tahun lalu, di mana RRT terpaksa menggunakan trade meassure untuk memproteksi barang produksi di dalam negerinya, karena barang Indonesia jauh lebih kompetitif dibandingkan produk mereka," kata Lutfi. 

"Jadi kita mesti berbangga, ternyata komitmen pemerintah untuk hilirisasi dari pada barang tambang itu menciptakan nilai tambah yang luar biasa. Kita sudah menjadi penjual, atau pengekspor, atau penghasil industri dengan harga yang kompetitif," sambungnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar menuturkan, langkah berani pemerintah mendorong hilirisasi dengan melarang ekspor barang mentah patut diapresiasi. Meski langkah itu dinilai terlambat, dia menilai hilirisasi industri dapat terus dioptimalkan dan mendorong kemajuan industri pengolahan nasional. 

Namun Bobby bilang, hilirisasi itu tak akan berjalan mulus bila Indonesia hanya berupaya sendiri. Penanaman modal dalam jumlah besar dari swasta maupun asing dibutuhkan untuk memuluskan agenda tersebut. 

"Kita sudah menjadi pemain besar dunia, bisa tembus ke Tiongkok yang artinya kita sudah kompetitif. Untuk itu, perlu dukungan dari luar berupa investasi yang membawa teknologi dan pendanaan," ujarnya. 

Hasil dari hilirisasi juga menjadikan Indonesia tak lagi berjualan prospek semata, namun menjual sebuah paket yang menarik kepada investor. Alih-alih berteriak keunggulan-keunggulan yang dimiliki, Indonesia mesti konsisten menjalankan agenda hilirisasi dan diperkuat dengan regulasi yang harmonis. (OL-7)